24 September 2022, 23:40 WIB

Berjuang Demi Warga Difabel dengan Kas Tipis


Yoseph Pencawan |

YAYASAN Karya Murni merupakan organisasi nirlaba di Sumatra Utara yang
mengelola dua sekolah luar biasa (SLB). Keduanya berada di Kota Medan.

Satu SLB untuk difabel penyandang tunanetra, di Jalan Karya Wisata, dan satu lagi untuk difabel penyandang tunarungu, di Jalan HM Joni.

Sebagian besar dari siswa di kedua SLB tersebut berasal dari luar Kota
Medan dan tinggal di panti asuhan milik yayasan. Sebagian kecil lain
tinggal bersama keluarganya yang berekonomi menengah ke bawah.

SLB/A Karya Murni saat ini memiliki total 25 siswa, terbagi dari mereka
yang duduk di bangku SD dan SMP. Sementara SLBB Karya Murni mengasuh 133 siswa dari TK hingga SMP.

Menurut Kepala Sekolah SLB/A Karya Murni Lusia Cusita Winarti, setelah para siswanya tamat SMP, mereka akan melanjutkan pendidikan di SMA inklusif. Banyak di antaranya kemudian bersekolah di SMA Ignasius dan SMA Cahaya, Medan.

Selain memberi pendidikan, SLB/A Karya Murni juga menyiapkan siswanya agar mampu mengikuti pembelajaran di sekolah umum. Untuk itu, selama ini pihak pengelola menggunakan kurikulum sekolah umum yang dimodifikasi.

Karenanya tidak sedikit dari mantan siswa SLB/A Karya Murni mampu menembus seleksi perguruan tinggi negeri (PTN). "Bahkan ada yang melanjutkan sampai S-2 di PTN," ujar Lusia seusai kegiatan kampanye "We Ring the Bell", Sabtu (24/9).


Ke Jakarta

 

Namun tidak demikian halnya dengan tamatan SMP dari SLBB Karya Murni. Epi Samosir, Kepala Sekolah SLBB Karya Murni mengatakan, jika siswanya ingin melanjutkan pendidikan ke SMA, maka harus ke Jakarta.

Hal itu karena Sumut dan provinsi lain di Sumatra belum memiliki SMA yang khusus memfasilitasi pendidikan untuk difabel tunarungu. Kondisi ini menjadi keprihatinan karena peserta didiknya terus mengalami peningkatan tiap tahun. Berbeda dari jumlah siswa SLB/A yang semakin menurun.

Karena itu keinginan mantan siswa SLBB Karya Murni untuk melanjutkan
pendidikan hingga perguruan tinggi sangat minim. Umumnya, mereka memilih langsung bekerja setelah tamat SMP.

Kendati menjalani dua dinamika yang berbeda, tetapi kedua SLB tersebut
menghadapi kendala terbesar yang sama, yakni pendanaan. Sejauh ini mereka masih mengandalkan sumber pembiayaan dari dana BOS. "Dana BOS sangat membantu kami mengelola sekolah," ujar Epi.

Kendati demikian, tidak semua komponen biaya bisa ditutup dengan dana BOS, termasuk gaji guru. Serupa dengan lembaga pendidikan swasta yang lain, pembiayaan gaji guru berasal dari uang SPP siswa.

Namun masalahnya, mereka tidak bisa berharap pemasukan dari uang SPP karena mayoritas siswa berasal dari keluarga tidak mampu. Kondisi itu dipersulit lagi dengan minimnya ketersediaan tenaga pengajar.

Sejauh ini mereka masih sangat kesulitan mendapat tenaga pengajar yang
berlatar pendidikan luar biasa (PLB) atau tenaga berketerampilan khusus di Sumut. SLBB Karya Murni misalnya, hanya memiliki tiga dari total 22 guru di sekolah tersebut yang berlatar PLB.

Kalaupun mereka merekrut guru berlatar PLB dari luar daerah atau tenaga
berketrampilan khusus, maka harus disiapkan gaji yang lebih besar. Dari
sisi ini, kembali lagi hambatannya ada pada keterbatasan kemampuan dana.

"Tapi sejauh ini Yayasan Karya Murni tetap berusaha dan berjuang untuk
memenuhi kebutuhan peserta didiknya," tutur Epi. (N-2)

BERITA TERKAIT