22 September 2022, 14:10 WIB

Pengusutan Kasus Lukas Enembe tidak Melanggar Hukum


Candra Yuri Nuralam |

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada kesalahan dalam penetapan status tersangka terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Pengusutan kasus Lukas diyakini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami juga ingin tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.

Lukas dipanggil ulang setelah mangkir dari pemeriksaan pertama. KPK bakal memeriksa Lukas di markasnya di Jakarta. Lukas diharap menghadiri pemeriksaan itu. Lembaga antikorupsi berjanji tidak akan mendiskriminasi Lukas meski pemeriksaan dilakukan di Jakarta. "Hak-hak tersangka pun kami pastikan diperhatikan sebagaimana koridor hukum berlaku," ujar Ali.

Senada, praktisi hukum HARPA Law Firm Heriyanto juga membantah pernyataan Stephanus Roy Rening selaku kuasa hukum  Lukas  Enembe yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya.

“Kita perlu melihat penetapan tersangka Lucas Enembe oleh KPK sebagai persoalan penegakan hukum murni bukan persoalan politik. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Menkopolhukam Mahfud MD, ditegaskan oleh KPK, dan ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa proses penyelidikan sampai dengan penyidikan dan penetapan tersangka sudah dilakukan bukan hanya menjelang tahun politik, tetapi sudah dilakukan sejak tahun 2017,” ujar  Heriyanto dalam keterangannya di Jakarta Kamis (22/9).

Menurut Heriyanto , KPK dan PPATK telah menganalisis dan melakukan kajian terhadap terhadap traksaksi keuangan yang mencurigakan terkat dengan Lucas Enembe.  Heriyanto mengingatkan Kuasa Hukum Lucas Enembe untuk memberikan pernyataan berdasarkan fakta hukum dan peristiwa hukum  sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Ia tidak perlu berkoar-koar bahwa penetapan  Lukas Enembe itu  adalah karena kepentingan politik. Kita tahu selama ini di tanah Papua terjadi tindak pidana korupsi namun terjadi pembiaran.”

Heriyanto juga mengapresiasi langkah dari Presiden Jokowi yang secara tegas memerintahkan agar seluruh aparat penegak hukum melakukan pemberantaasan korupsi secara konsekuen. (Can/A-1)

BERITA TERKAIT