GUNA mewujudkan jalan mulus, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat telah menyusun strategi perbaikan Jalan dan Jembatan
yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Jalan mulus merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, yang masa jabatannya akan berakhir pada September 2023 nanti
Pada sisi lain, meskipun anggaran APBD 2023 menurun jadi Rp1,1 triliun
dari semula Rp1,3 triliun tahun 2022, Dinas BMPR Jabar sudah
memiliki beberapa strategi penanganan jalan yang rusak. Selain melakukan beberapa pengerjaan jalan mulus dan jembatan mantap, mereka akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian PU-Pera untuk
pembiayaan anggarannya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Bambang
Tirtoyuliono mengatakan, pihaknya bisa memahami tentang kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalami pengurangan.
"Betul ada penurunan anggaran dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi memang kita memahami kondisi ini. Terlebih, pada 2024 akan ada pilkada serentak dan pemilu," kata Bambang, di Bandung, Rabu (3/8).
Koordinasi
Berdasarkan Undang Undang No II/2022 tentang jalan, dinyatakan anggaran
pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota bisa dibelanjakan untuk penanganan jalan maupun jembatan yang bukan kewenangannya.
"Atas dasar itulah, Dinas BMPR Jabar berkoordinasi dengan Bapeda Jabar,
Bapenas dan Kementerian PU-Pera. Diharapkan bisa membuahkan hasil juga
membantu untuk kekurangan pembiayaan penanganan jalan di Jawa Barat,"
katanya.
Bambang menyebutkan, sampai saat ini kondisi jalan yang rusak di Jawa
Barat mencapai panjang 450 kilometer. Kondisi tersebut harus segera direkonstruksi yaitu dengan cara membongkar dan membangun kembali jalan baru sehingga membutuhkan biaya yang tinggi.
"Kalau dihitung rekontruksi itu biayanya bisa mencapai Rp1,9 triliun,"
katanya.
Kondisi jalan di Jawa Barat hampir 73% sudah melebihi dari umur
teknis. Untuk itu, tidak ada solusi lain kecuali melakukan rekonstruksi.
"Jika 73% berarti Rp1,6 triliun, angka itu harus kita siapkan untuk rekontruksi jalan," ujarnya.
Bambang mengungkapkan dengan keterbatasan anggaran, pihaknya melakukan
beberapa langkah. Salah satunya melalui penanganan berkala yakni melapis ulang dengan ketebalan jalan sekitar 10 cm.
"Kondisi jalan yang eksisting ini kita perbaiki dulu sampai dengan
memenuhi kriteria. Itu yang akan kita lakukan di tahun 2023 mendatang,"
katanya.
Selain itu, dengan anggaran yang minim, Dinas Bina Marga akan
memprioritaskan perbaikan jalan di beberapa wilayah seperti perkotaan,
kolektor perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan wisata dan ekonomi. "Itu
yang menjadi prioritas penanganan kita."
Dia menjelaskan dalam menentukan prioritas perbaikan jalan tersebut
Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan lintas sektor seperti
Bappeda, Dinas Pariwisata serta Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan
Jabar.
"Sekitar 450 km lebih panjang jalan di Jabar sudah rusak secara merata.
Jadi dibutuhkan koordinasi dengan pihak lain. Itulah sebabnya harus
segara kita selesaikan," tambahnya.
Bambang kembali menegaskan Dinas Bina Marga Jabar akan segera menangani
kondisi jalan yang rusak di wilayah Jawa Barat. "Kita tidak akan
mengeluh dengan kondisi tersebut tetapi harus segera ditangani dengan
sumber daya yang ada. Kami tetap optimistis akan bisa tertangani dengan
baik," tegasnya. (N-2)
