PENGGAJIAN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan memangkas anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu pemda berupaya mendapatkan dana bantuan pemerintah pusat dan provinsi untuk menutupi kegiatan OPD.
"Kami mengurangi anggaran-anggaran dari OPD, sehingga kita bisa menggaji PPPK. Kami juga masih berusaha untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah, baik provinsi maupun pusat, sehingga dapat menutup kegiatan-kegiatan yang ada di OPD," ungkap Wabup Temanggung, Heri Ibnu Wibowo, Kamis (21/7).
Selanjurnya, kata Wabup, dalam pelaksanaan PPPK ini akan dilakukan evaluasi tahunan. Kemudian, setiap lima tahun akan ditentukan apakah kontrak diperpanjang atau tidak. Harapannya seluruh PPPK dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat memenuhi targetnya.
"PPPK setiap lima tahun sekali akan dilakukan evaluasi, bagaimana kinerja mereka, apakah mereka masih bisa dipertahankan, karena capaian-capaian targetnya bisa terpenuhi. Kalaupun tidak bisa terpenuhi ini mungkin akan dievaluasi. Apakah akan diberhentikan atau dievaluasi diturunkan pangkatnya sebagai salah satu hukuman bagi mereka yang tidak mencapai targetnya," katanya. (OL-13)
Baca Juga: 1.460 Guru Di Temanggung Diangkat Jadi PPPK
