KOMISI A DPRD Jawa Tengah (Jateng) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng guna mempersiapkan Pemilu 2024 pada Selasa (5/7).
Di hadapan Komisi A, Ketua Bawaslu Muhammad Fajar menjelaskan mengenai usulan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digelar pada 2024.
Sumber anggaran Pilgub Jateng itu berasal dari APBD provinsi. Secara terperinci, Fajar menyebutkan, ada 83.464 TPS tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, 8.562 desa dengan jumlah pemilih 30.308.150 jiwa.
Dengan jumlah itu, maka rancangan kebutuhan dana yang diusulkan sebesar Rp 307.290.625.000 untuk pengawasan di tingkat Bawaslu Jateng dan Rp 396.962.905.000 untuk kabupaten/kota.
Anggaran tersebut untuk standar penetapan honorarium pengawas pemilihan kepala daerah dan standar penetapan kebutuhan belanja untuk tingkat provinsi barang dan jasa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten-kota.
Baca juga: BIN Jateng Kebut Rasio Vaksin Booster
Disebutkan pula demi menunjang operasional selama pengawasan tugas Bawaslu Jateng uraian anggaran tersebut diharapkan tidak ada pengurangan dari usulan anggaran tersebut.
Menanggapi itu, Ketua komisi A Mohammad Saleh mengatakan, jika selama ini komisinya jarang melakukan pemangkasan/pemotongan anggaran, selama nilai anggaran itu rasional dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Ia turut meminta pengusulan anggaran tersebut tidak berhenti pada komunikasi dengan legislative. Bawaslu perlu aktif berkomunikasi dengan Pemprov Jateng supaya ada keselarasan dalam pengusulan anggaran.
“Kalau komunikasi dengan eksekutif dan legislatif sudah selaras, tinggal setuju saja. Kalaupun nanti ada perubahan bisa dikomunikasikan lebih lanjut,” lanjut dia. (Adv/RO/OL-09)
