21 March 2022, 17:47 WIB

Disdik Jabar Akan Terapkan Kurikulum Antikorupsi


Naviandri |

SEKOLAH Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jawa Barat akan mendapatkan pendidikan antikorupsi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Saat ini, Kejati bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar telah menyusun kurikulum antikorupsi untuk diterapkan di sekolah.

Kepala Kejati Jabar, Asep N. Mulyana mengatakan di Bandung Senin (21/3), kurikulum antikorupsi pertama kali bakal dilaunching di Bekasi Rabu (23/3). Nantinya, Jaksa akan turun langsung ke sekolah dan memberi bahan ajar mengenai pendidikan antikorupsi. Diharapkan, pemberian bahan ajar itu dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sekolah.

"Kami akan membuat semacam gerakan atau bentuk bagaimana membina karakter atau integritas dari para siswa, rencananya nanti ada duta integritas dibuat di sekolah itu dan dibuat juga di mereka itu bagaimana menanamkan kejujuran," ujarnya.

Para jaksa akan mengajarkan nilai antikorupsi kepada siswa mulai dari hal yang terkecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan pemahaman bahwa tindak mencontek di sekolah, merupakan sikap tidak patut dilakukan karena menjadi bibit dari perilaku korupsi. Hal semacam itu, akan dimasukkan ke dalam kurikulum yang disusun Kejati bersama Dinas Pendidikan Pemprov Jabar.

"Jadi, kalau nanti ada menemukan berupa pensil kemudian penghapus yang tercecer, kita siapkan mekanisme seperti apa sehingga mereka sudah terbiasa ya, gerakan integritas itu gerakan keseharian bukan doktrinasi," terangnya.

Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menambahkan, Jabar bakal jadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kini, pihaknya sedang melakukan sejumlah persiapan dengan membentuk penyuluh hingga duta integritas di tiap sekolah.

"Kurikulum ini masuknya dalam kurikulum di PPKN jadi satu Minggu sekitar dua jam. Seluruh Jabar karena nanti yang akan kita sasar bukan hanya anak sekolahnya saja, tapi juga guru-gurunya perlu kita lakukan, jadi di 13 cabang dinas," lanjutnya. (OL-15)

 

BERITA TERKAIT