02 January 2022, 19:45 WIB

Penggantian Sekretaris Daerah Kota Bandung Dinilai Wajar


Bayu Anggoro | Nusantara

 

ISU penggantian sekretaris daerah (sekda) Kota Bandung terus mencuat sepeninggal almarhum Wali Kota Oded M Danial. Ini bermula dari
pernyataan Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang akan merombak
besar-besaran susunan pejabat di ibu kota Jawa Barat itu, termasuk sekda.

Guru Besar Keamanan dan Politik Universitas Padjajaran Bandung, Muradi,
menilai, rencana perombakan itu merupakan hal yang wajar. Dia
mengibaratkan reposisi jabatan itu seperti dalam pertandingan sepak bola.

Menurutnya, jika ada pemain yang tidak sesuai ekspektasi pelatih, maka
bisa langsung diganti kapanpun. "Itu merupakan hal yang sangat wajar.
Pertanyaannya, itu kan haknya kepala daerah dengan berbagai indikator.
Jadi kepala daerah itu ibarat pelatih  dalam tim sepak bola," kata
Muradi, Minggu (2/12).

Menurutnya, menganalogikan dengan sepak bola itupun bisa terjadi di
berbagai tingkatan pemerintah. "Di kabupaten, kota, provinsi, bahkan
nasional," katanya.

Dalam konteks Pemkot Bandung, Muradi menjelaskan, kepala daerah sudah
bisa dipastikan selalu menginginkan programnya bisa berjalan baik dan
tidak terganggu.

"Setelah Mang Oded meninggal, mungkin Pak Yana punya kebijakan yang lebih progres misalnya. Mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh birokrasi yang ada saat ini. Kalau ditanya boleh enggak diganti, ya boleh. Itu haknya kepala daerah, selama prosesnya sesuai dengan undang-undang," jelas Muradi.

Lebih lanjut, dia menilai jabatan sekda merupakan jembatan dari
kepala daerah ke mitra di DPRD. Bahkan menjembatani kepala daerah dengan publik melalui dinas-dinas, kepala daerah dengan polisi, TNI, dan sebagainya.

"Itu semua sudah dijalankan belum sama sekda? Kalau dianggap sudah
jalan, bisa dilihat efektif belum hubungannya," ujar Muradi.

Dia pun menyebut indikasi baiknya peran sekda ini bisa terlihat jelas.
"Kalau saya ngujinya paling gampang. Selama tiga tahun perjalanan wali
kota dan wakil wali kota, ternyata selalu ditolak dengan catatan.
Artinya jembatannya enggak jalan, termasuk sekda enggak jalan. Fungsi
bridging atau fungsi jembatan antara kepala daerah dengan DPRD. Itu
pertimbangan saya," tuturnya.

Tak cuma itu, ujar Muradi, posisi dan peran sekda juga merupakan
jembatan ke masyarakat atau publik. Artinya, dengan kondisi tersebut,
masyarakat bisa menilai sendiri kinerja sekda.

"Kedua, hubungan dengan publik tentu ada. Misalnya program Kang Pisman,
soal parkir, pengolahan sampah dan lain sebagainya. Publik merasakan
itu enggak? Kalau dibilang enggak, ya berarti fungsi bridging dari sekda enggak jalan, itu ukuran sederhana," jelas Muradi.

Artinya, ujar dia, jika memang sekda dinilai kurang baik kinerjanya,
bisa saja diganti. Selama aturannya tidak dilanggar, hal tersebut tidak
ada masalah.

"Itu menjadi kewenangan dari pimpinan di daerah atau kepala daerah.
Karena tentu saja Pak Yana maunya punya sekda atau kadis yang sesuai
dengan kecepatan ang diinginkan, atau sesuai dengan visi misi yang
diinginkannya. Tentunya dengan kondisi yang harus dijalani selama
mungkin 18-20 bulan ke depan," kata Muradi.

Hal serupa disampaikan pakar hukum dan kebijakan publik Universitas
Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf. Menurutnya, evaluasi ASN perlu
dilakukan guna mengevaluasi kinerja terutama pejabat yang menempati
posisi strategis.

"Namanya jobfit, pengujian terhadap kecocokan dari jabatan dengan
kemampuan. Jangan sampai nanti misalnya sarjana hukum tapi ngurusnya
bidang infrastruktur. Ya tidak cocok," tutur Asep

Jika proses evaluasi tersebut sudah selesai, lanjutnya sebaiknya
dilakukan assesmen kepegawaian untuk memaksimalkan kemampuan dan
keahlian para pemegang jabatan. "Supaya setiap jabatan cocok
dengan kemampuan dan keahlian. Jadi linier antara pendidikan dan
jabatan itu sama dengan ahlinya," tambahnya.

Mengenai kinerja Pemkot Bandung, Asep mengaku tidak bisa menilai lebih
jauh. Pasalnya, Pemkot harus melakukan refocusing anggaran untuk  penanganan kesehatan di tengah pandemi covid-19.

"Sedikit pada pemulihan ekonomi, jadi agak susah menilai para pejabat di luar kesehatan dan ekonomi karena memang dua tahun ini semua
daerah punya masalah seperti itu. Jadi kalau mau dilihat memang agak
susah kalau dua tahun terakhir ini," terangnya. (N-2)

 

 

BERITA TERKAIT