24 November 2021, 17:36 WIB

Pemerintah Diminta Segera Keluarkan Juknis PPKM Level 3 Libur Nataru


Naviandri | Nusantara

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indonesia pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kita berharap segera ada petunjuk teknis agar persiapan di lapangan tidak mendadak dan merugikan sektor pariwisata. Hal ini sangat penting sebab Jabar merupakan daerah tujuan wisata. Namun pada prinsipnya sektor pariwisata di Jabar akan mengikuti petunjuk dan aturan yang digariskan pemerintah pusat," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Dedi Taufik, Rabu (24/11).

Menurut Dedi, ancaman gelombang ketiga Covid-19 harus dihindari. Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan daerah terutama untuk penerapan PPKM level 3. Ia berharap kebijakan teknis harus turun jauh-jauh hari sehingga bisa membuat aturan turunan yang lebih jelas.

"Kepastian soal teknis PPKM level 3 saat libur Nataru penting bag para pelaku pariwisata juga pemangku kebijakan daerah mengambil sikap. Apalagi saat ini  pariwisata Jabar mulai bergairah," jelasnya.

Ditambahkan Dedi, pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota terus memastikan bahwa obyek wisata dan stakeholder pariwisata untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Antisipasi jelang liburan Nataru sudah dilakukan sejak saat ini dengan mengejar herd immunity di tempat wisata dan pedesaan.

"Di lapangan 3 T itu tetap kita lakukan, sekarang vaksinasi mobile juga terus digenjot. Kalau nanti level 3 itu mewajibkan antigen kita lakukan jika aturannya berbeda tentu desainnya kita sesuaikan," ucapnya.

Pihaknya juga memastikan Satgas Covid-19 di lokasi wisata akan kembali diaktifkan, selain itu pembatasan pengunjung menurut pantauan pihaknya ditaati para pengelola. Kapasitas tetap dijaga, pokoknya waspada terus karena Covid-19 masih ada, Pemprov Jabar tidak ingin ada gelombang tiga dari pariwisata yang bisa mempengaruhi sektor lain.(OL-15)

BERITA TERKAIT