18 November 2021, 21:04 WIB

Pemanggilan Pejabat Pembuat Akte Tanah dalam Penyidikan harus dapat Izin dari Pengadilan


Apul Iskandar | Nusantara

Ketua IPPAT Pematangsiantar-Simalungun DR Henry Sinaga didampingi Ketua Panitia HUT IPPAT ke -32 Dr (Cand) Okto Berlin Gultom saat menyampaikan pernyataan di Grand Palm Hotel, Jl M. H Sitorus, Kota Pematangsiantar Sumatra Utara, Kamis (18/11)


DALAM melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) seharusya mendapatkan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum saat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan.

Demikian disampaikan oleh Ketua IPPAT Pematangsiantar-Simalungun DR Henry Sinaga saat peringatan Hari Ulang Tahun IPPAT Pematangsiantar-Simalungun ke - 34 di Grand Palm Hotel, Jl M. H Sitorus Kota Pematangsiantar Sumatra Utara, Kamis (18/11)

Melalui tema Peringatan HUT IPPAT ke -34 Menjadi Momentum Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Hukum Bagi IPPAT, Henry mengungkapkan sengaja mengundang dan memanggil pihak Polres Simalungun dan Polres Pematangsiantar untuk hadir dalam rangka menyamakan persepsi terkait dengan adanya pemanggilan PPAT dalam rangka penyidikan dan saat dimintai keterangan.

"Kami PPAT sering dipanggil oleh Polres dalam rangka penyidikan misalnya dalam hal perkara pidana dan sebagainya. Jadi kami ingin menjelaskan kepada penyidik kalau PPAT dipanggil atau dimintai keterangan ada prosedur yang harus ditempuh seperti izin dari pengadilan negeri," tegas Henry.

Menurutnya, selama ini pemanggilan PPAT sering kali ditemukan tanpa memiliki izin dari pengadilan negeri. Seharusnya PPAT selaku pejabat penyimpan rahasia tidak boleh sembarangan dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan.

"Harus di-back up dengan persetujuan dari pengadilan negeri menurut kitab undang hukum acara pidana. Hal ini sering terabaikan makanya kita mengundang penyidik supaya sinkron. Karena PPAT kalau memberi keterangan ragu-ragu karena kalau tanpa ada persetujuan oleh pengadilan negeri bisa terancam pidana 9 bulan penjara. Kita siap menghadiri dan memberikan keterangan dalam kepentingan penyidikan kalau melalui prosedur yakni dengan izin dari ketua pengadilan negeri," jelasnya.

Selain itu Henry juga ingin memanfaatkan momentum HUT IPPAT ke-34 sebagai pertemuan untuk berkomunikasi dan bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

"Karena ada peraturan baru terkait kebijakan teknis pelayanan pertanahan di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Jadi melalui pertemuan seminar ini semoga dapat bersinergi, seirama, sinkron dalam rangka menerapkan ketentuan baru yang ditetapkan oleh kementerian agraria," kata Henry.

Henry mengakui masih banyak pemahaman masyarakat yang keliru terhadap tugas pokok dan fungsi PPAT dengan notaris.

"Kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat terkait tugas pokok dan fungsi dari PPAT yang berbeda dengan notaris. Pemahaman masyarakat sekarang kan PPAT sama dengan notaris, padahal kedua jabatan tersebut berbeda. Mereka berfikir bahwa PPAT itu adalah notaris," tandasnya. (AP/OL-10)

BERITA TERKAIT