13 October 2021, 19:50 WIB

Pemprov Papua Diminta Jaga Fasilitas PON 


Rifaldi Putra Irianto | Nusantara

PENGGUNAAN fasilitas setelah perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) usai di beberapa daerah selalu menjadi pertanyaan. 

Mengingat, venue PON di beberapa daerah yang pernah menjadi tuan rumah, seperti Riau, Kalimantan Timur dan Palembang, cenderung tidak terselamatkan.

Bahkan, venue PON Jawa Barat pada 2016 pun harus direnovasi kembali. Tepatnya, ketika akan digunakan untuk perhelatan Asian Games 2018. Hal ini kemudian menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas olahraga setelah PON.

Untuk penyelenggaraan PON XX Papua, sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017, terdapat tujuh venue, dua penataan kawasan, pembangunan rusun dan pembangunan sarana jalan yang menjadi tugas Kementerian PUPR.

Baca juga: Kemenkeu Hibahkan 8 Barang Milik Negara untuk Pemprov Papua

"Yang ditangani ada empat venue utama, yakni istora, venue akuatik, venue hoki (indoor dan outdoor) dan kriket. Lalu, diminta untuk menangani tiga venue tambahan lagi, yakni sepatu roda, panahan dan dayung," jelas Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Rabu (13/10).

"Kemudian, penataan kawasan untuk Kampung Harapan dan MSC Sport Complex di Doyo Baru. Serta, pembuatan jalan untuk menunjang air bersih di beberapa venue," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pembangunan harus sesuai standar yang mengacu pada aturan federasi setiap cabang olahraga. Alhasil, biaya pembangunan pun tergolong besar. Sebab, ada beberapa item yang harus menggunakan merek tertentu.

Baca juga: BNPB Sebut PON Papua Pembelajaran untuk Kegiatan Besar Lain

Fasilitas cabang olahraga dan sarana PON tidak boleh terabaikan. Pemanfaatan fasilitas pascaperhelatan PON Papua, juga sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo. "Daerah (Papua) juga dituntut punya konsep menyangkut keberlanjutan. Setiap fasilitas yang dibangun adalah aset pemerintah pusat, yang pada akhirnya dihibahkan ke pemerintah daerah," pungkas Iwan.

Kementerian PUPR dikatakannya sudah mendorong adanya kerja sama Pemprov Papua dengan pihak tertentu, khususnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan. "Sejak awal harus punya hitungan biaya pembangunan, pemeliharaan dan jumlah revenue yang bisa dihasilkan fasilitas ex-PON," terangnya.

"Harus di-manage secara profesional. Selain venue manajemen, daerah juga harus harus ada sport management. Dengan membangun atmosfer olahraga yang kondusif, agar stadion bertaraf internasional itu bisa dimanfaatkan secara maksimal," imbuh Iwan.(OL-11)

BERITA TERKAIT