20 September 2021, 15:18 WIB

Terganjal Hutan Lindung, Jalan Pesisir Selatan-Solok Ditargetkan Tuntas 2023


Yose Hendra |

JALAN tembus dari Bayang Kabupaten Pesisir Selatan ke Alahan Panjang Kabupaten Solok, Sumatra Barat, ditargetkan tuntas tahun 2023. Jalan penghubung antarkabupaten tersebut masih terkendala hutan suaka marga satwa sekitar tiga kilometer.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pesisir Selatan, Syariwan, mengatakan hal itu. Untuk menghubungkan akses jalan itu, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, tengah berupaya mengurusi soal izin pinjam pakai hutan agar dapat melanjutkan pembangunan jalan.

"Ini programnya masih berlanjut. Rencananya 2023 selesai. Sekarang kendalanya ada sekitar tiga kilometer berada di hutan suaka marga satwa. Nah, itu harus diurus izin pinjam pakainya," jelas Syariwan, Senin (20/9).

Saat ini, lanjut Syariwan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sedang melakukan pengurusan izin pinjam pakai dan ditargetkan bisa selesai di 2022. Ini berarti pembangunan jalan penghubung yang masih tersisa sekitar 8 kilometer tersebut tuntas hingga 2023.

"Sisa jalan harus dibangun itu ada 8 kilomter. Namun ada sekitar 3 kilometer yang belum digarap oleh provinsi, karena akses jalan penghubung itu termasuk ruas jalan provinsi. Tapi, yang lima kilometer sudah digarap, hanya belum diaspal," jelasnya.

Baca juga: Bertemu Sandiaga, Tukang Warung Desa Wisata Berterima Kasih dan Mendoakan

Pembangunan jalan tersebut sangat berarti bagi kedua daerah. Selain memangkas jarak tempuh hingga 80 kilometer, diharapkan juga mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat antardaerah.

Masyarakat Pesisir Selatan punya kekayaan hasil laut berupa ikan segar bisa dibawa ke Kabupaten Solok dengan jarak tempuh yang lebih dekat. Begitu pun, hasil sayur-sayuran dari Solok juga bisa bergerak ke negeri sejuta pesona bahkan hingga Bengkulu.

Diketahui, total panjang jalan yang menghubungkan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok sekitar 44 kilometer. Pengerjaan awal sudah dimulai sejak 2008. Tapi, itu belum semua bisa terselesaikan karena masih terkendala anggaran. (OL-14)

BERITA TERKAIT