17 September 2021, 19:09 WIB

Warga Desa di NTT Bangun Gedung Sekolah Negeri Secara Swadaya


Yohanes Manasye | Nusantara

Terik matahari di Linur, Sisir pada Jumat (10/9) siang cukup menyengat kulit. Namun belasan pria dewasa tak memedulikannya meski tubuhnya mulai bermandi keringat. Sambil bercanda, menghilangkan lelah dan gerah, mereka terlihat serius bekerja. Ada yang bertengger di bubungan untuk memaku seng, ada pula yang memasang pelupuh.

Mereka adalah warga Desa Sisir dan Compang Soba, dua desa bertetangga di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Warga yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini juga memiliki keterampilan untuk mengerjakan bangunan.

Kerangka bangunan yang terbuat dari kayu sudah berdiri kokoh. Ukurannya cukup luas, yakni panjang 12 meter dan lebar empat meter. Dari kerangka pembatasnya, terlihat bangunan ini terbagi atas tiga ruangan.

"Bangunan ini akan digunakan sebagai ruang kelas SMP Negeri 13 Elar. Dibangun secara swadaya oleh masyarakat dua desa ini agar anak-anak kami bisa sekolah dengan baik," ujar Kepala Desa Compang Soba, Gregorius Jaka.

Meski hanya berlantai tanah bangunan ini dirancang untuk digunakan dalam waktu cukup lama. Bahan-bahan lokal seperti bambu dan kayu dikumpulkan oleh warga setempat. Sedangkan untuk membeli bahan non lokal, mereka mengumpulkan uang yang ditambah dengan sumbangan pihak lain yang ikut peduli.

"Kerangkanya terbuat dari kayu pilihan, dindingnya terbuat dari bambu. Kedua bahan lokal ini ditebang pada waktu tertentu. Jadi tidak asal tebang saja supaya tidak dimakan rayap," tutur David Dadu, salah seorang warga.

Delapan tahun tanpa gedung
SMP Negeri 13 Elar mulai beroperasi tahun 2013 lalu. Kehadiran sekolah ini menjadi sesuatu yang mewah bagi masyarakat setempat. Apalagi wilayah ini termasuk dalam zona yang masih jauh dari sentuhan pembangunan.

Akses transportasi menuju wilayah ini tidak mudah. Belakangan, jalan penghubung desa-desa di wilayah barat Kecamatan Elar ini agak membaik karena sentuhan dana desa. Sementara fasilitas publik lainnya seperti sarana air bersih, listrik dan sinyal internet, hingga fasilitas pendidikan yang layak, masih sulit dijangkau.

Khusus di bidang pendidikan, selama berpuluh-puluh tahun anak-anak dari wilayah ini kesulitan untuk lanjut ke SMP, apalagi SMA. Ada pun sekolah menengah, letaknya sangat jauh dari desa tersebut.

Anak-anak yang hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP harus berpisah dengan orang tuanya. Mereka harus tinggal di dekat sekolah sehingga orang tua harus menyiapkan biaya lebih untuk kebutuhan di luar sekolah.

Selain karena anak-anak tak bisa jauh dari orang tuanya, banyak orang tua juga tidak mampu menanggung biaya-biaya di luar sekolah yang tentu saja lebih mahal dari uang sekolah. Itu sebabnya, sebagian besar generasi terdahulu di desa ini berhenti sekolah setelah tamat Sekolah Dasar.

Kondisi ini mulai berubah sejak delapan tahun lalu. Saat itu Bupati Yoseph Tote mendirikan Sekolah Menengah Pertama di wilayah ini. Anak-anak bisa mengakses sekolah lebih dekat dan orangtua bebas tanggungan biaya lain di luar kebutuhan sekolah.

Namun, setelah sekolah sudah dekat, harapan untuk mendapat pendidikan yang layak rupanya masih jauh. Selama delapan tahun berjalan, sekolah ini tidak memiliki satu ruang kelas pun. Sebab Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur hanya menerbitkan SK untuk legalitas sekolah dan menugaskan Kepala Sekolah dan seorang guru PNS.

Melalui Komite Sekolah, orang tua siswa mengangkat sejumlah guru komite meskipun dengan gaji yang sangat rendah. Sementara untuk kegiatan pembelajaran, mereka terpaksa meminjam ruang kelas darurat milik SD Katolik Reho Linur dengan melakukan pembelajaran pada siang hari.  "Sebagai masyarakat, kami berusaha untuk mendukung sekolah ini karena keberadaannya sangat penting untuk masa depan anak cucu kami," ujar David.

Berkali-kali masyarakat meminta agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur lekas membangun ruang kelas yang layak. Aspirasi mereka sampaikan, baik saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) maupun saat ada kunjungan pejabat atau saat ada kampanye Pemilu dan Pilkada. Namun janji untuk segera mengalokasikan anggaran proyek tak kunjung tiba.

Meski terus berharap pada perhatian pemerintah, tahun ini warga setempat tak sudi lagi melihat sekolah kebanggaan mereka terus menumpang di ruang darurat milik sekolah lain. "Akhirnya kami dari dua desa ini, Desa Sisir dan Desa Compang Soba, juga pihak sekolah bersepakat untuk bangun ruang kelas darurat. Kami gotong-royong mengumpulkan uang dan bahan-bahan bangunan. Tenaga juga," ujar Kepala Desa Sisir, Marianus Sudarson.

Kondisi mereka memang sulit. Apalagi saat pandemi Covid-19 melanda, harga komoditi pertanian kian melorot. Namun mereka tetap berusaha memberi dari kekurangan agar SMP Negeri 13 Elar bisa memiliki ruang kelas sendiri.

Beberapa pekan belakangan, warga Desa Sisir dan Compang Soba bergotong-royong. Mereka bekerja sama mulai dari meratakan tanah, mengumpulkan material, hingga membangun gedung darurat. Sementara siswa pun bergantian secara piket untuk memasak makanan bagi para pekerja hingga turut membantu pekerjaan tukang.

Pengerjaan gedung sempat tersendat karena terkendala bahan non lokal. Namun beberapa pihak yang peduli, ikut membantu seperti menyediakan seng untuk dijadikan atap. Dalam waktu kurang dari sebulan, gedung darurat itu pun berhasil dibangun.

Pihak sekolah sangat bersyukur atas kepedulian masyarakat. Meski hanya berupa gedung darurat, setidaknya mulai tahun ini, mereka mulai merasakan suasana belajar dan mengajar yang lebih kondusif karena berlangsung di ruang kelas milik sendiri.

Mereka juga berharap, kepedulian masyarakat dapat menggugah pemerintah agar menyediakan fasilitas belajar yang layak bagi anak-anak di sekolah itu.  "Mudah-mudahan tindakan yang kami lakukan ini akan menggerakkan hati dari pemerintah untuk memperhatikan dan memberikan bantuan berupa gedung baru, ruang kelas yang baru untuk kami di SMP Negeri 13 Elar," ujar Kepala SMP Negeri 13 Elar, Deisye Bawuna.

Akan bangun empat ruangan
Kondisi memprihatinkan di SMP Negeri 13 Elar menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam sidang paripurna DPRD Manggarai Timur pada Kamis (16/9). Anggota Fraksi PKB, Ferdinandes Alfa menilai pemerintah diskriminatif terhadap sekolah tersebut.

"Sekolah lain yang hanya berstatus SMP Satu Atap, muridnya sedikit, masih berusia beberapa tahun, tapi pemerintah sudah bangun gedung. Sedangkan SMP Negeri di Elar sudah delapan tahun, pemerintah tidak bangun gedung. Ada apa ini?" tegas politisi daerah pemilihan Kecamatan Sambi Rampas dan Elar itu.

Ia menuntut pemerintah untuk berlaku adil pada semua sekolah dan mendesak agar segera membangun ruang kelas permanen untuk sekolah tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Manggarai Timur, Jaghur Stefanus menegaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran pada tahun 2022. Namun untuk tahap awal, sekolah tersebut mendapat empat ruangan. "Tahun depan bangun empat ruangan," ujar Jaghur Stefanus.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, Basilius Teto menambahkan, anggaran untuk pembangunan ruang kelas bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022. "Jadi empat ruangan itu terdiri dari tiga ruang kelas dan satu ruangan untuk kantor sekolah," kata Basilius.

Sebelumnya Basilius juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan pengorbanan masyarakat yang telah membangun gedung darurat secara swadaya. Ia memuji masyarakat yang tidak hanya meminta kepada pemerintah tetapi juga berkontribusi dalam mendukung keberadaan lembaga pendidikan di wilayahnya. (OL-12)

 

BERITA TERKAIT