22 July 2021, 11:50 WIB

Bupati Temukan Penyaluran dan Data Bansos tidak Tepat Sasaran


M Yakub | Nusantara

PEMKAB Tuban, Jatim, menemukan sejumlah data bantuan sosial tidak singkron dan penyaluran yang tidak tepat sasaran di Kecamatan Plumpan. Saat ini, Kamis (29/7) pagi Pemkab tengah membentuk Tim untuk memperbaiki data bansos yang kurang valid tersebut.

Temuan data tidak valid dan penyaluran bansos yang tidak tepat pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu diketahui saat Bupati Aditya Halindra Faridzky, mendatangi rumah KPM untuk mengecek penyaluran program bantuan sosial yang diterima warga di sejumlah desa di Kecamatan Plumpang, Rabu (28/7).

Bupati mengunjungi sejumlah rumah KPM untuk memastikan program bantuan yang didapat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diterima sesuai kriteria yang ditentukan.

Dalam sidak tersebut, Bupati berdialog bersama KPM dan meminta keterangan pada pendamping program, Kepala Desa, hingga agen penyalur bantuan. Hasilnya, ditemukan banyak KPM yang tidak lagi menerima bansos akibat data yang tidak sinkron.

''Banyak yang namanya di KTP beda dengan yang ada di kartu bansos atau nomor NIK yang tidak sama. Akibatnya, sistem dari kementerian tidak bisa mendeteksi dan ini menjadi alasan mereka tidak menerima bantuannya,'' terangnya.

Dengan temuan tersebut, Bupati meminta agar pendamping lebih cermat soal kesamaan data hingga kesesuaian nama dengan KTP dan kartu keluarga. Ditemukan pula pelimpahan hak bansos program PKH dari KPM yang telah graduasi atau lulus program ke warga lain. ''Saya tahu niatnya warga sini baik, karena yang dilimpahi pun juga layak untuk menerima. Akan tetapi praktik ini tidak sesuai aturan, jadi, harus di update datanya,'' tandas Lindra. 

Temuan lain, di salah satu desa terdapat adanya iuran suka rela yang dianggap hal lumrah oleh masyarakat sekitar, yang diberikan kepada agen setiap kali pencairan sehingga mengurangi nominal bansos yang seharusnya diterima KPM.

Lalu, ditemukan pula harga komoditi yang tidak sesuai standart, kartu BPNT yang tidak dipegang KPM secara pribadi, rumah dilabeli stiker keluarga miskin tapi tidak memiliki kartu, hingga jenis program bantuan yang tidak tepat.

''Pendamping harus lebih teliti dan menggali tentang kesesuaian jenis program bantuan apa yang harus diberikan kepada warga yang membutuhkan. Jangan tutup mata, harus pakai hati nurani,'' tegas Bupati.

Atas semua temuan tersebut, Bupati meminta agar pendamping harus lebih teliti dalam memasukkan data KPM memaksimalkan fungsinya. Selain itu, warga juga diminta melapor jika terdapat ketidak sesuaian jenis atau jumlah bantuan yang didapat.

Untuk para agen dan supplyer, Bupati mengingatkan agar tidak mengambil keuntungan besar, dan tidak membuat satuan harga sendiri. Semua harus sesuai aturan yang telah ditentukan oleh kementerian, baik jenis sembako hingga satuan harga standar.

Bupati juga menyatakan, semua temuan akan ditindak lanjuti. Sidak pun akan terus dilakukan untuk dapat memastikan tidak ada masalah terjadi di kemudian hari. Diharapkan semua saling bersinergi untuk memperbaiki penyaluran Bansos ini, baik Pemkab, Pemdes, maupun Pendamping. KPM juga diharapkan untuk lebih peduli terhadap kelengkapan data maupun  dokumen pendukung yang dimiliki.

Saat ini, Pemkab tengah membentuk Tim yang melibatkan beberapa pihak untuk memperbaiki data penerima. ''Semua temuan akan kita tindak lanjuti, kami juga membentuk tim untuk melakukan singkronisasi data. Semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar tepat sasaran," pungkas Bupati. (M Yakub/YK/OL-10)

BERITA TERKAIT