02 May 2021, 07:54 WIB

Meski APBA Terbesar Kelima, Aceh Termiskin Keenam


Amiruddin Abdullah Reubee | Nusantara

BERDASARKAN data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh merupakan daerah termiskin ke-6 di Indonesia pada 2020. Hal itu menuai kritik dan reaksi dari berbagai kalangan terhadap pejabat pimpinan daerah atau Gubernur setempat.

Gubernur, sebagai pemimpin tertinggi di tingkat provinsi berjulukan daerah modal pada awal kemerdekaan Indonesia tersebut, dianggap paling bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat setempat.

Dalam sebuah Program Dialog Interaktif Suara Publik di Banda Aceh, Rabu (28/4), muncul kekecewaan banyak pihak terhadap keterpurukan itu. Para pakar ekonomi dan akademisi kampus juga secara gamblang bersuara terkait kondisi perekonomian masyarakat Aceh sekarang.

Baca juga: Menhub Minta STS di Pulau Nipa Dioptimalkan agar Bisa Bersaing

Pakar ekonomi dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Amri mengatakan, bila merujuk dari besaran Anggaran Pembangunan dan Perbelanjaan Aceh (APBA) adalah kategori 5 terbesar dari jumlah 34 provinsi di Indonesia pada 2020. Sayangnya, ternyata Provinsi Aceh terus terpuruk dalam kemiskinan hingga saat ini.

"Anggaran yang dimiliki Aceh banyak sekali, tapi pemerataan ekonomi tidak dilakukan dengan baik. Aceh seperti autopilot karena kemiskinan
dan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak berdampak dengan adanya pemerintah Aceh. Selain gubernur lemah, yang menyakitkan wagub juga tidak ada. Fungsi wagub sebagai pengawas sebenarnya sangat penting bagi Aceh" ungkap Amri, yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Dikatakan Amri, gubernur harus mengakui data BPS, karena data inilah yang digunakan kementerian. Tidak ada khilafiah dengan kemiskinan Aceh, sudah falid, sudah jelas alat ukurnya.

Menurut Amri, yang perlu diperbaiki yaitu kebijakan Gubernur Nova Iriansyah, perencanaan dan manajemen anggaran harus tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu dalam rangka mengatasi kemiskinan harus ada itikat baik dari gubernur. Jika tidak, apapun dilakukan oleh elemen lain, tidak guna apa-apa.

Gubernur harus ada itikat baik. Top manajemen dan kepemimpinan yang kuat menjadi indikator penting, supaya masyarakat Aceh segera keluar dari kemiskinan.

Adapun Akademisi dari Universitas Muhammadiah Aceh Taufik Abdul Rahim, mempersoalkan kemiskinan di Aceh di antaranya diosebabkan belanja operasional APBA sangat besar untuk kepentingan birokrasi dari pada kepentingan masyarakat luas.

"Gubernur Aceh telah melakukan kesalahan fatal karena dengan dana APBA yang terbesar kelima, rakyak Aceh malah menjadi termiskin di urutan 6 besar nasional. Sudah seharusnya Gubernur Nova Iriansyah membangun Aceh dengan serius, sesuai indikator pembangunan yang dapat mereduksi kemiskinan" tutur Taufik Abdul Rahim.

Karena menurut Taufik, Gubernur Aceh dan Pimpinan DPRA, selama ini, tidak bekerja maksimal untuk membangun provinsi paling barat Indonesia ini. Apalagi selain belanja pegawai tinggi, juga APBA cenderung dikuasai kelompok elite pemerintahan tanpa menghiraukan kondisi rakyat dengan baik dan cermat.

"Buktunya serapan anggaran APBA tahun 2021 ini masih tarik ulur antara legis latif dan eksekutif" jelas Taufik.

Lebih parah lagi, menurut Taufik, sejumlah program yang disusun pada awal kepemimpinan pasangan Gubernur Irwandi Yusuf, sekarang hampir tidak dilakukan oleh Gubernur Nova Iriansyah sekarang. Padahal mereka menjadi gubernur Aceh awalnya dalam satu paket.

Misalnya, program pembangunan 6 ribu rumah dhuafa dan program kesejahteraan rakyat lainnya. Dari Program Aceh Hebat malah kini beralih menjadi Program Aceh Bereh. Padahal Program. Aceh Bereh ini tidak ada dalam RPJM Gubernur Aceh.

Kepemimpinan Gubernur, DPRA, dan birokrasi di Aceh sekarang, kompetensinya sangat rendah dibanding anggaran yang kini mereka kelola. Ini menjadi sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Baik Amri maupun Taufik mengatakan untuk memberantas kemiskinan, bisa dilakukan dengan memperbanyak serapan anggaran pada sektor pertanian,
Perikana dan UMKM. (OL-1)

BERITA TERKAIT