07 April 2021, 13:10 WIB

Aparatur Desa di Jawa Barat Dituntut Lebih Kreatif


Bayu Anggoro | Nusantara

APARATUR desa dituntut lebih inovatif dalam menjalankan roda
pemerintahan. Hal ini diyakini akan mendorong visi Jabar Juara Lahir
Batin yang diterapkan dalam pembangunan desa.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan Jabar Juara Lahir Batin hanya dapat diwujudkan jika desa/kelurahan di kabupaten/kota bergerak maju. Salah satu indikatornya infrastruktur memadai desa yang dapat menstimulus pergerakan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lama memiliki program Jamu (Jalan Mulus) yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

 "Indikator kedua adalah kita harus akses keterhubungan antardesa," kata Setiawan usai membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Bandung, Selasa (6/4).

Menurutnya, banyak sekali daerah terhalangi sungai atau ngarai yang
menghambat laju pergerakan manusia. "Kita ada namanya program Jantung
Desa (Jembatan Gantung Desa)," sebutnya.

Untuk Jabar Juara Lahir Batin, perdesaan harus mulai menghasilkan
inovasi dengan menggenjot SDM melalui pelatihan dan keilmuan. "Karena
kalau kita hanya sekadar membangun saja tanpa dikelola dengan baik
itu pun akan jadi masalah," katanya.

Dalam perkembangannya, inovasi harus selaras dengan kemampuan menguasai
dunia digital. Sehingga hasil produk desa ini bisa langsung dipasarkan
oleh petani atau produsen ke pembeli melalui gawai.

"Dengan cara seperti itu otomatis bahwa desa ini akan langsung
dipertemukan dengan para pembeli," kata Setiawan.

Selain itu, tutur dia, pemekaran desa juga penting guna mempercepat
pelayanan publik. Maka ketika pemekaran kabupaten/kota yang saat sedang
diajukan ke pemerintah pusat, otomatis desa-desa pun akan terbagi.

<>Kolaborasi<>

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPM-Desa) Bambang Tirtoyuliono menilai untuk mewujudkan visi tersebut
harus melakukan kolaborasi dan inovasi. "Kuncinya hanya satu yakni
bagaimana kita mampu berkolaborasi dan berinovasi sesuai dengan visi
misi Gubernur Jawa Barat yakni Jabar Juara Lahir Batin," ujarnya

Dia juga mengaku optimis pihaknya mampu mewujudkan kemandirian desa.
Salah satunya dengan menyejahterakan masyarakat.

"Masyarakat sejahtera indikatornya sederhana saja, yakni bagaimana indikator Indeks Desa Membangun (IDM) ini bisa dipenuhi,"imbuhnya.

Selain itu, penerapan teknologi di pedesaan. Pasalnya, teknologi tersebut banyak membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai potensi yang ada di desa.

"Ketika bicara hebatnya sebuah negara maka tidak bisa terlepas dari potensi provinsi. Begitupun dengan hebatnya provinsi tidak akan pernah lahir Kabupaten dan kota yang hebat dan desa adalah tumpuannya. Jadi tidak berlebihan jika kita harus memulai pembangunan dari desa secara simultan," jelasnya.

Bambang menyebutkan Provinsi Jabar memiliki 11 prioritas pembangunan,
salah satuanya Gerbang Desa. Program tersebut bukan hanya dikawal oleh
DPM Desa melainkan seluruh pemangku kepentingan termasuk perangkat daerah di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Bagaimana kita menyatukan program dan kegiatan yang basisnya sesuai
dengan prioritas pembangunan. Tentu, kita akan kawal," tegasnya

<>Pemekaran<>

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Benny Budiman mengatakan, pemekaran penting dilakukan sebagai salah satu solusi memeratakan pembangunan. "Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya 7.000 desa, kita hanya 5.312 desa. Jadi perbedaan fiskalnya juga Rp1-2 triliun," paparnya.

Benny mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang cepat tanggap dalam merespons pemekaran daerah. Ini perlu diteruskan dengan data desa yang presisi, dengan memadukan peta spasial dan numerik.

"Karena dengan berbasis data yang akurat maka batas desa juga nanti
tidak akan ada konflik. Jadi harus batas itu dulu datanya presisi dulu," pungkasnya. (N-3)

BERITA TERKAIT