01 April 2021, 07:45 WIB

KPU Morowali Utara Diminta Independen dan Netral


Mediaindonesia.com | Nusantara

KABUPATEN  Morowali Utara, Sulawesi Tengah, termasuk salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU). Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU pilkada di 16 daerah.

Pelaksanaan PSU di Morowali Utara patut menjadi perhatian semua pihak, mulai Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, maupun aktivis prodemokrasi. Ini tak lain karena dinamika di Morowali Utara yang cukup tinggi sebab MK hanya memerintahkan pencoblosan ulang digelar di dua TPS dan satu

TPS Khusus di wilayah kerja perusahaan PT Agro Nusa Abadi (ANA). Kesiapan menghadapi PSU tersebut datang Calon Bupati dari Nomor Urut 01, Delis Julkarson Hehi.

Pihaknya sangat berharap jajaran penyelenggara pilkada di Morowali Utara bisa independen dan netral dalam pelaksanaan pencoblosan ulang ini demi terlaksananya pilkada yang demokratis dan berkualitas.

“Kami juga sangat mendukung pernyataan Komisioner KPU RI Hasyim Asyari yang meminta jajarannya, termasuk di Morowali Utara agar independen dalam melaksanakan PSU,” ujar  Delis yang pernah duduk sebagai senator mewakili Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 silam .

Hasyim sebagaimana diberitakan media, mengatakan KPU daerah diminta tidak tunduk pada tekanan atau goyah dengan rayuaan dari oknum-oknum yang ingin mencederai proses demokrasi.

Hasyim Asyari menjelaskan, bahwa tekanan dan desakan dari pihak-pihak tertentu kepada KPU adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi. 
Namun, menurut dia, yang terpenting adalah penyelenggara harus tetap menjaga netralitas dan independensinya.

Delis sangat mendukung pernyataan Hasyim yang meminta KPU, mulai pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak justru menjadi bagian dari faktor penyebab konflik.

Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan pendirian TPS khusus di perusahaan yang ada di daerah tersebut karena pada saat pilkada digelar pada 9 Desember 2020 ada karyawan yang dinilai kehilangan hak konstitusionalnya karena TPS tidak dididirikan di tempat itu.

Dalam putusannya, MK memerintahkan pendirian TPS Khusus di wilayah kerja PT ANA karena menilai pada saat pilkada digelar pada 9 Desember 2020 banyak karyawan yang dinilai kehilangan hak konstitusionalnya karena TPS tidak dididirikan di tempat itu. 

“Putusan Mahkamah harus kita hormati. Oleh karenanya, tim dan relawan Paslon Nomor Urut 01 siap mengawal kemenangan yang sudah ada di  depan mata dengan doa dan kerja keras yang dilakukan secara gotong-royong,” tambah Delis yang merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar.

Menurut Hasyim, perintah MK adalah KPU Morowali Utara menyisir karyawankaryawan yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tapi belum memilih pada 9 Desember 2020, maupun karyawan yang belum terdaftar dan kategorinya belum memilih, agar disusun menjadi
daftar pemilih khusus (DPT) Khusus. 

“Bagi kami, prinsip kehati-hatian mutlak diadopsi penyelenggara pilkada dalam menyeleksi siapa saja yang masuk ke dalam kategori DPT Khusus,” ujar Delis.(RO/E-1)

BERITA TERKAIT