07 March 2021, 21:40 WIB

DPRD Dorong Laboratorium Kesehatan Jawa Barat Lebih Berdaya


Bayu Anggoro | Nusantara

FUNGSI dan tugas laboratorium kesehatan (labkes) daerah sangat vital di berbagai situasi. Karena itu, DPRD Jawa Barat meminta pemerintah provinsi  meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan labkes

Selain untuk meningkatkan pelayanan laboratorium klinik, keberadaannya pun sangat diperlukan untuk uji sampel virus korona mengingat saat ini masih terjadi pandemi.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan,
saat ini keberadaan Labkes Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan untuk
menguji sampel covid-19. "Jawa Barat memerlukan uji sampel covid-19 yang banyak dan berkelanjutan. Penduduk Jawa Barat paling banyak, wilayahnya luas," kata dia di Bandung, Minggu (7/3).

Namun, dia mengakui Labkes Provinsi Jawa Barat belum maksimal dalam
melayani hal itu mengingat adanya keterbatasan anggaran dan laboratorium bergerak. "Karena masih tergantung dari dana APBD," katanya.

Idealnya, lanjut dia, Labkes turun langsung ke masyarakat untuk menguji
sampel covid-19, sehingga membantu meminimalisasi penyebaran virus korona. "Misalnya Labkes melakukan pengetesan secara mobile dengan langsung turun ke pemukiman warga," kata Hadi.

Saat ini, Labkes Provinsi Jawa Barat sudah memiliki peralatan yang
mutakhir serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas,
sehingga harus dimaksimalkan keberadaannya. Labkesda Jawa Barat sudah
melayani laboratorium klinik untuk perseorangan yang bermanfaat untuk
pencegahan, penegakkan diagnosis, dan terapi.

"Jadi masyarakat yang akan cek gula darah, kolesterol, hematologi,
urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya, sudah bisa ke
Labkes," lanjut dia.  

Selain itu, Hadi menyebut, Labkes pun sudah melayani pemeriksaan laboratorium untuk menunjang pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Labkesda bisa untuk uji kimia lingkungan seperti untuk mengetahui
kebersihan air, baik air minum maupun limbah dan udara," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.  

Tak hanya itu, dia juga menyebut laboratorium pelat merah inipun melayani uji makanan dan minuman seperti untuk mengetahui adanya kandungan formalin, boraks, lemak, dan racun.

"Labkes juga merupakan penyelenggara uji profisiensi bagi laboratorium
lain. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium
yang ada," kata dia.

Dalam melayani berbagai laboratorium tersebut, menurutnya Labkes
Provinsi Jawa Barat sudah mengantongi akreditasi seperti SNI
ISO/IEC17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji SNI. Oleh karena itu,
Hadi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan
kualitas Labkesda agar semakin banyak masyarakat yang merasakannya.

Salah satu caranya dengan menaikkan status dari UPTD menjadi BLUD (badan
layanan umum daerah). "Kami mendorong agar Pak Gubernur, Pak Sekda
segera memproses peningkatan status Labkesda menjadi BLUD," ujarnya.

Dengan menaikkan status, menurutnya Labkesda memiliki keleluasaan dalam
meningkatkan layanan termasuk ketika komersialisasi. Keberadaannya pun
akan mandiri karena tidak lagi menginduk kepada dinas kesehatan.

"Karena dengan BLUD, itu jadi setengah BUMD," katanya. Jika sudah
berstatus BLUD, menurutnya Labkes Provinsi Jawa Barat tidak lagi
memerlukan biaya APBD sehingga mampu mengurangi beban keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke
masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara,"
katanya.

Lebih lanjut, Hadi optimistis dengan operasional Labkes jika
di-BLUD-kan. Salah satunya mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang
banyak sehingga akan menjadi pasar potensial.

"Misalnya untuk tes kesehatan PNS di Jawa Barat saja, kan jumlahnya
banyak. Belum dari yang lainnya," ujar dia.

Meski begitu, dia memastikan Labkes tidak akan menerapkan biaya tinggi
seperti laboratorium swasta yang ada saat ini. "Bisa lebih bersaing.
Karena kita tempat tidak perlu sewa, punya sendiri. Dan untuk pengadaan
peralatan kan sudah dibiayai APBD sebelumnya. Jadi biaya pemeriksaan di
Labkes bisa setengah harga dibanding di lab swasta," katanya.

Dengan begitu, Hadi bermimpi Labkes Provinsi Jawa Barat bisa hadir di
setiap kabupaten/kota. "Jika sudah berkembang dengan status BLUD-nya,
keuntungan dari Labkes bisa dipakai untuk pengembangan. Selain menambah
peralatan, juga bisa untuk menambah lagi gerai-gerai di daerah lain,"
kata dia.

Terpisah, guru besar Unpad bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Keri
Lestari, menilai, dalam kondisi pandemi seperti saat ini diperlukan
tambahan fasilitas untuk uji sampel covid-19. Salah satunya untuk
melacak siapa saja yang pernah kontak erat dengan orang yang terpapar
virus korona.

Pelacakan penyebaran virus korona harus dilakukan sehingga harus lebih
banyak masyarakat yang sudah menjalani uji sampel. Kondisi seperti ini,
tambah dia, menjadi angin segar dalam proses BLUD Labkes Provinsi Jawa
Barat karena akan lebih banyak orang yang memerlukan layanan
laboratorium.

"Dengan demikian maka dari sisi layanan akan lebih mudah dijangkau,"
katanya. Pada sisi lain, pengembangan status menjadi BLUD bisa
memaksimalkan layanan Labkes agar lebih profesional.

"Uji sampel yang mudah dijangkau masyarakat dan memberikan layanan
prima, yang cepat, tepat, dan bisa tes massal," kata Keri.

Untuk menjadi BLUD, menurutnya, Labkes Provinsi Jawa Barat harus memerhatikan sejumlah hal, seperti menginventarisasi kondisi yang ada, menakar mitigasi risiko, dan model bisnis harus berdasarkan data.

"Kaji secara scientific, apakah visible. Potensinya apa saja, dan apa
saja yang harus dikembangkan. Jangan sampai ketika menjadi BLUD, malah
tambah membebani," katanya. (N-2)

BERITA TERKAIT