25 November 2020, 01:00 WIB

Digitalisasi Penyiaran Merangkul kembali Wilayah 3T


(RO/N-3) | Nusantara

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memperingatkan di era globalisasi ada indikasi lunturnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat, di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Keadaan itu terjadi akibat masih lemahnya penetrasi siaran analog di wilayah-wilayah tersebut.

"Faktanya, di wilayah 3T, saat ini didominasi oleh siaran-siaran televisi negara lain. Selain itu, potensi ekonomi belum dikelola dengan baik," ujarnya dalam diskusi daring terkait Digitalisasi Penyiaran di Indonesia yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (23/11).

Digitalisasi penyiaran, sambungnya, berpotensi memperkuat dan memperluas cakupan penyiaran sehingga mampu menjawab tantangan di wilayah 3T. "Faktor-faktor itulah yang harus menjadi pendorong kita untuk menunjukkan keseriusan membangun infrastruktur penyiaran di wilayah 3T," ujar legislator Partai NasDem itu.

Membangun industri penyiaran digital agar bisa menjangkau wilayah perbatasan, menurut Rerie, bukan sekadar agar siaran televisi bisa dinikmati masyarakat di wilayah itu dengan baik. Digitalisasi penyiaran harus mampu meningkatkan peran lembaga penyiaran dalam membangun ketahanan budaya dan ideologi bangsa.

Dia menambahkan, dengan kelebihan sistem digitalisasi dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, bisa dimanfaatkan untuk menyiarkan informasi ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar sehingga mampu memberi pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat.

Media penyiaran, jelasnya, memiliki kemampuan untuk menetralkan berita yang salah dan cenderung menciptakan berita bohong. "Dengan tata kelola yang baik, industri penyiaran digital juga diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi di wilayah 3T."

Tantangan penyiaran digital di masa datang, menurut Rerie, antara lain perlu penguatan informasi dan konten digital sehingga mampu ikut membangun nasionalisme bangsa. Konten yang diharapkan seharusnya mengandung nilai kebangsaan seperti nilai-nilai pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (RO/N-3)

BERITA TERKAIT