24 November 2020, 02:55 WIB

Sulit Netral, Puluhan ASN Harus Kena Sanksi


(DG/OL/MG/LN/GL/N-2) | Nusantara

TANPA petahana, bukan berarti aparatur sipil negara bisa bersikap netral. Dalam gelaran pilkada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, barisan panjang ASN diproses karena memberi dukungan kepada calon kepala daerah.

“Total ada 25 ASN yang melakukan pelanggaran dan sudah diproses Badan Pengawas Pemilu. Kami sudah mengajukan kasus mereka ke Komisi ASN untuk dikenai sanksi sesuai aturan,” ujar anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, kemarin.

Pelanggaran ASN di daerah ini menjadi yang terbanyak dari delapan daerah lain di Jawa Barat yang menggelar pilkada. “Dari 25 ASN yang melakukan pelanggaran, KASN sudah memberi putusan untuk 5 ASN, dan baru 2 yang ditindaklanjuti Bupati Bandung.”

Meski tidak ada petahana di Kabupaten Bandung, salah satu calon bupati, yakni Kurnia Agustina, merupakan istri Bupati Dadang Nasser yang saat ini masih menjabat. Ia juga anak dari bupati sebelumnya, Obar Sobarna.

Hedi menambahkan ke-25 ASN melakukan pelanggaran dalam bentuk memberikan pernyataan dukungan kepada pasangan calon. “Dukungan mereka merata ke tiga pasangan calon.”

Netralitas juga menjadi perhatian Kapolda Bali Inspektur Jenderal Putu Danu Putra, yang baru dua hari menjabat. Ia mengeluarkan 14 larangan bagi anggota Polri di wilayahnya
terkait pilkada. Di antaranya, anggota Polri dilarang membantu mendeklarasikan, foto bersama, dan mempromosikan calon kepala daerah.

Di sisi lain, pilkada di tengah pandemi membuat Komisi Pemilihan Umum Sumenep, Jawa Timur, harus menyiapkan petugas khusus untuk melayani pemilih yang menjalani isolasi karena terpapar.

“Kami sudah menyiapkan petugas khusus. Mereka akan mendatangi pemilih di lokasi isolasi,” kata anggota KPU Sumenep, Rahbini.

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin berjanji akan melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya protokol kesehatan di lokasi pemungutan suara.

“Saat ini, Makassar sudah keluar dari zona merah. Tapi kami tidak ingin dari pilkada timbul klaster baru. Karena itu, di setiap TPS harus melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menyediakan fasilitas mencuci tangan dengan sabun.” (DG/OL/MG/LN/GL/N-2)

BERITA TERKAIT