20 November 2020, 10:29 WIB

Sengketa Tanah masih Menjadi Persoalan di Raja Ampat


Martinus Solo | Nusantara

SALAH satu masalah yang dihadapi Pemkab Raja Ampat, Papua Barat adalah konflik tanah. Asisten Administrasi Umum, Yulianus Mambraku mengungkapkan hal itu saat berdialog dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Surya Tjadra di Kabupaten Raja Ampat, Jumat (20/11).

"Semua orang butuh tanah/lahan untuk berbagai keperluan. selain itu, khusus kondisi kami di Raja Ampat yakni sebagian besar lahan masuk dalam zona cagar alam atau hutan lindung. Wilayah daratan hanya mencakup 20 %. Itu pun sebagian besar sudah masuk dalam zona hutan lindung/cagar alam. Kondisi-kondisi seperti inilah yang sering menjadi tantangan dan hambatan
bagi kami," kata Mambraku.

Ia juga menyatakan dalam rangka tercapainya tujuan reforma agraria Pemda Raja Ampat juga telah membentuk gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang tugasnya menyelenggarakan aset reform disertai akses reform. 

baca juga: Polres Klaten Antisipasi Tindak Kejahatan di KRB III Gunung Merapi

Sebelumnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra mengatakan bahwa pemerintah terus menggali persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Papua Barat.

"Apa yang menjadi keprihatinan rakyat Papua? Apakah seluruh tanag di wilayah Papua sudah ada miliknya. Bagaimana dengan penghormatan terhadap masyarakat adat. Bagaimana peluang-peluangan, juga mengkombinasikan dengan pembangunan," kata Surya Tjandra.

Dalam pertemuan itu juga dilakukan penyerahan sertifikat untuk masyarakat Raja Ampat. (OL-3)
 

BERITA TERKAIT