ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William A Sarana, menolak keras wacana pencetakan ulang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pasca-Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota.
Menurutnya hal itu merupakan pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas.
"Tidak perlu cetak ulang karena akan menghabiskan anggaran. Ada lebih dari 11 Juta orang di Jakarta, berapa dana yang dihabiskan? Ini bukanlah hal yang prioritas dilakukan," ucapnya, Selasa (19/9).
Baca juga: Siap-siap Warga Jakarta! Ibu Kota Pindah, Seluruh Warga Harus Cetak Ulang E-KTP
Selain pemborosan, tentunya upaya ini akan menyulitkan dan merepotkan warga di DKI Jakarta. Mereka harus ke kelurahan untuk mengurus, dan dipastikan kelurahan akan kewalahan untuk melayaninya.
"Tentunya, kelurahan akan kesulitan bahkan kewalahan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di e-KTP," tegasnya.
Baca juga: Jakarta Berubah Nama Tahun Depan, 8 Juta Penduduk Harus Cetak KTP Ulang
William juga mengimbau lebih baik pengubahan nama DKI menjadi DKK dilakukan dalam database saja, tidak perlu hingga ke fisik dalam KTP.
"Saya menyarankan agar database-nya saja diubah, fisik e-KTP tidak perlu diubah. Untuk pemilik e-KTP baru mungkin yang perlu diubah fisik KTP-nya. Pemilik KTP pertama kali saja untuk penyesuaian nama Jakarta menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," urainya. (Z-6)
