MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut mengawasi perkembangan proyek LRT Jakarta Fase 1B menuju Manggarai yang saat ini sedang digarap Pemprov DKI Jakarta.
Dalam rangka pengawasan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya melaporkan progres lelang untuk LRT Jakarta Fase 1B kepada Menkomarves beberapa waktu lalu.
"Terkait dengan laporan progres proses pembangunan LRT Jakarta Fase 1B itu yang dilaksanakan oleh Kemenkomarves. Karena mereka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional," ujar Syafrin di Balai Kota, Rabu (24/5).
Baca juga: LRT Jakarta Hingga Manggarai Dibangun Pertengahan Tahun Ini
Proyek kereta ringan itu ditargetkan selesai tahun depan guna menyediakan layanan angkutan massal yang terintegrasi untuk mengurangi kemacetan Ibukota. Untuk itu, berbagai persiapan dan percepatan perlu dilakukan.
Pemerintah pusat pun turut mengawasi agar proyek berjalan lancar. Dalam laporannya, Syafrin mengirimkan dokumen speksifikasi proyek LRT Jakarta.
Baca juga: Tidak Ada Pembebasan Lahan Untuk Proyek LRT Jakarta Hingga Manggarai
"Tentu ada beberapa dukungan dokumen lain yang diharapkan dari pusat, seperti persetujuan spesifikasi teknis dan lainnya," tuturnya.
Di sisi lain, saat ini proses lelang kontraktor telah memasuki masa sanggah. Perusahaan kereta dari Korea Selatan yang sebelumnya memprakarsai LRT Jakarta Fase 1A Pegangsaan 2 - Velodrome turut ikut dalam lelang Fase 1B.
"Tentu namanya proses 'biding', semua memiliki kesempatan yang sama. Ya semuanya mengikuti, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk proses lelang," ujar Syafrin.
Sementara untuk pendanaan, proyek LRT Jakarta Fase 1B diperkirakan bakal menelan dana hingga Rp5,5 triliun. Di tahun ini, Pemprov DKI sudah mengucurkan dana Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditugaskan membangun LRT Jakarta Fase 1B sebesar Rp900 miliar.
Syafrin mengatakan, tambahan PMD akan dilakukan pada APBD perubahan tahun ini sebesar Rp1,2 triliun untuk mendukung pembangunan tersebut. Sementara kebutuhan dana sisanya akan dberikan melalui PMD di APBD tahun depan.
"Sesuai dengan kebutuhan. Tentu proses konstruksi dulu kan untuk sekian itu itu dibutuhkan pada saat kita akan menyusun persinyalan dan sebagainya. Jadi tahun depan ada kebutuhan sisanya sekitar Rp3,2 triliun," jelasnya. (Z-10)
