PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan menggandeng lembaga independen dalam pemilihan dan perekrutan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD BP BUMD, Wahyudi menjelaskan, kebijakan ini bertujuan menghindari kejadian adanya pengurus BUMD DKI yang terjerat kasus hukum.
"Jadi terkait dengan pemilihan calon direksi, kami ke depan menggandeng lembaga independen untuk melakukan profiling tambahan terhadap calon pengurus perusahaan," ujar Wahyudi kepada wartawan, Selasa (4/3).
Baca juga : PDIP Kaget Ketua LSM Azas Tigor Nainggolan Jadi Komisaris PT LRT Jakarta
Wahyudi menjelaskan, tim independen itu akan bertugas mencari tahu latar belakang para calon jajaran direksi dan komisaris BUMD DKI. Informasi tambahan dari tim swasta itu akan berguna untuk memastikan rekam jejak si calon pengurus BUMD.
"Selama ini memang kita belum menggunakan lembaga independen. Karena keterbatasan sumber daya, kita hanya melakukan profiling di media. Ke depan, untuk menambah informasi, kita tambahkan swasta, lah," urai Wahyudi.
"Seperti yang kita tahu, ada cerita (eks Dirut Transjakarta Kuncoro Wibowo) yang sudah diangkat, lalu menjadi tersangka KPK, segala macam. itulah yang akhirnya kita ingin memperkuat hal-hal itu supaya lebih tahu profilnya," pungkasnya. (Z-4)
