RENCANA Pemprov DKI menerapkan program jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) untuk mengatasi kemacetan ditolak mentah-mentah oleh para pengemudi ojek online (ojol).
Pada Rabu (25/1) lalu, ojol melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta bersamaan dengan berlangsungnya rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membahas ERP. Sebab, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana mengikutsertakan kendaraan roda dua sebagai salah satu kendaraan yang terkena kebijakan ERP.
Merespons hal tersebut, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpendapat proses implementasi ERP masih cukup lama. "Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan," kata Heru di Jakarta Pusat, Jumat (27/1).
Dalam merancang ERP, Pemprov DKI bakal melibatkan banyak ahli transportasi untuk mendapatkan berbagai rekomendasi. Untuk itu, ia meminta masyarakat bersabar. "Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," tukasnya. (OL-12)
