25 January 2023, 15:30 WIB

Tolak ERP, Ojol Demonstrasi di Depan Gedung DPRD DKI


Putri Anisa Yuliani |

PENGEMUDI ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (24/1) siang. Aksi demonstrasi dilakukan guna menentang diterapkannya program jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang direncanakan melalui pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE) oleh DPRD DKI Jakarta.

Dalam raperda tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta turut memasukkan kendaraan roda dua dalam kendaraan yang akan terkena dampak ERP. Artinya, seluruh kendaraan roda dua harus membayar tarif retribusi di jalan-jalan yang ditetapkan sebagai kawasan ERP saat kebijakan itu diterapkan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, sempat menemui kerumunan pendemo. Ia ingin mengajak perwakilan pendemo untuk duduk bersama menyampaikan aspirasinya di dalam rapat pembahasan raperda PL2SE yang berlangsung pada pukul 11.00 WIB. Namun, ajakan tersebut ditolak.

"Namun setelah tadi melakukan pembicaraan ternyata mereka memang tidak bersedia untuk menyampaikan secara langsung di dalam forum rapat yang terhormat ini," kata Ismail, Rabu (25/1). "Meskipun tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai salah satu bentuk apresiasi kami di Komisi B bahwa mereka kami hadirkan di rapat ERP dengan tujuan agar bisa didengar secara langsung bukan saja oleh wakil rakyat tetapi juga pihak eksekutif yang juga kebetulan hadir," lanjutnya. Ia pun meminta aspirasi dari para pendemo tersebut turut dijadikan pertimbangan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

Rapat yang mengagendakan paparan tersebut telah berakhir dengan skorsing atau jeda. Rapat akan dilanjutkan pada pekan depan. Rapat tersebut terpaksa tidak berjalan semestinya karena lagi-lagi Dishub DKI tidak jadi melakukan pemaparan akibat ketidakhadiran jajaran eksekutif seperti Asisten Sekda DKI Perekonomian dan Keuangan Sri Haryati. Diketahui, rapat ERP pada pekan sebelumnya juga diskors karena Sri tidak hadir.

Kehadiran Sri dinilai penting karena merupakan perpanjangan tangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secara langsung guna menjelaskan pentingnya raperda PL2SE. Diketahui pagi ini Sri mendampingi Heru hadir dalam peresmian program ASN berakhlak di Pulomas, Jakarta Timur.

Ismail pun meminta agar jajaran Pemprov DKI bisa hadir lengkap pada rapat berikutnya. "Karena kita tidak bisa terus menerus menggantung pembahasan. Ini baru paparan pembahasan tentang ERP, belum bab setuju tidak setuju. Nah, ketika untuk pembahasan saja tidak ada atensi penuh dari pihak eksekutif kita sangat menyayangkan," kata politikus PKS itu. (OL-14)

BERITA TERKAIT