FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta klarifikasi kepada Perumda Pasar Jaya terkait temuan indikasi tumpukan 1.000 ton beras. Beras yang diduga bagian dari paket sembako bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020 itu tersimpan di gudang sewaan Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta.
“Kami meminta agar sekiranya kiranya Perumda Pasar Jaya dan/atau SKPD terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi mengingat Perumda Pasar Jaya merupakan mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyalurkan paket sembako bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020,” tulis PSI dalam surat tersebut.
PSI mengharapkan Pasar Jaya atau SKPD terkait memberikan penjelasan mengenai temuan beras rusak tersebut. Agar terklarifikasi terkait dugaan 1.000 ton beras rusak di gudang sewaan Perumda Pasar Jaya benar merupakan bagian dari paket bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020 atau tidak.
“Agar kiranya Perumda Pasar Jaya dan/atau SKPD terkait lainnya untuk memberikan penjelasan jika temuan beras yang dimaksud merupakan bagian dari paket bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020. Mengapa dapat terjadi penumpukan 1.000 ton beras yang dimaksud sehingga ada indikasi tidak terdistribusikannya 1.000 ton beras yang seharusnya disalurkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdapat covid-19,” jelas surat yang ditandatangani Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Saat dikonfirmasi, Anggara membenarkan jika fraksinya meminta klarifikasi kepada Perumda Pasar Jaya. Namun dia tidak menjelaskan detail kapan rencana pertemuan dengan perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta itu
“Benar, kita meminta pihak pihak terkait untuk bisa mengkonfirmasi berita terkait isu liar paket bantuan sosial pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang masih simpang siur di masyrakat,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, surat tersebut telah dikirimkan kepada Perum Pasar Jaya. Bahkan surat tembusan juga telah ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Sebelumnya, PSI mendesak KPK segera menangani dugaan korupsi bansos DKI Jakarta yang mencapai Rp2,85 triliun. PSI menilai tindakan ini tidak bermoral.
"PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020 yang mencapai Rp 2,85 triliun," ujar juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis. (OL-8)
