KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlunya menambah satuan petugas (satgas) pengawas APBD di lingkungan DKI Jakarta.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut saat ini pihaknya menempatkan dua orang satgas pengawas yang masing-masing mengawasi APBD dan BUMD DKI.
Penambahan direncanakan sebanyak satu orang untuk mengawasi APBD DKI. Sebab, alokasi anggaran dalam APBD DKI merupakan yang terbesar. Sehingga, butuh kerja ekstra untuk mengawasinya.
Baca juga: APBD Mengendap di Bank, Presiden Tegur Kepala Daerah
"Tahun depan, kami ingin menugaskan tidak hanya 1 satgas di DKI. Dengan strategisnya Pemprov DKI dan besarnya anggaran, kami akan menugaskan tiga satgas khusus untuk DKI. Kalau provinsi lain cukup satu," ujar Alexander dalam rapat koordinasi di Balai Kota DKI, Kamis (15/12).
Menurutnya, berkat pengawasan tersebut, KPK bisa mengungkap berbagai kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI, termasuk menyangkut BUMD. Salah satunya adalah kasus pembelian lahan di Munjul, Jakarta Utara, yang melibatkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Baca juga: Penghasilan ASN DKI Tinggi, KPK Minta Jangan Korupsi
Selain itu, KPK juga mengungkap kasus korupsi pembelian lahan di Cengkareng yang dilakukan oleh SKPD. "Baru beberapa tahun terakhir kami tindak lanjuti info masyarakat dan fantastis. Kerugian pengadaan tanah Munjul Rp150 miliar," jelasnya.
"Keluar uang dari Pemprov DKI APBD atau lewat BUMD-nya, Rp150 miliar dan ada yang lain. Tanah di Rorotan dan mungkin pembelian tanah di Cengkareng Rp1 triliun lebih mungkin. Uang keluar tapi tidak dapat tanahnya. Ini sesuatu luar biasa sekali," imbuh Alexander.
Dia pun meminta kerja sama pengawasan anggaran dengan semua pihak, termasuk DPRD DKI sebagai legislatif. "Ini jadi perhatian kita semua. Kalau hanya berharap dari kami, perlu waktu lama untuk perbaiki tata kelola pemerintah, terutama soal keuangan. Perlu kerja sama antara ekskutif dan legislatif," tutupnya.(OL-11)
