15 March 2022, 20:18 WIB

Pemprov DKI Masih Bahas Tarif Integrasi Angkutan Umum


Putri Anisa Yuliani |

PEMPROV DKI Jakarta berencana meluncurkan tarif integrasi transportasi pada Maret 2022. Dengan tarif integrasi tersebut, Pemprov DKI juga hendak meluncurkan jenis kartu tiket yang berlaku di seluruh moda transportasi, yakni kartu JakLingko versi terbaru.

Namun, rencana tersebut hingga saat ini, belum ada kepastian terkait implementasinya. Sebab, Pemprov DKI masih melakukan kajian terhadap berbagai hal, termasuk izin penggunaan kartu kepada Bank Indonesia melalui Bank DKI.

"Tugas kami difokusksn pada integrasi sistem ticketing dan penerapan tarif integrasi dan integrasi data. Pembagian pendapatan tiket sudah ada mekanismenya sesuai formula integrasi," ujar Direktur Utama JakLingko Indonesia M. Kamaluddin dalam rapat bersama DPRD DKI, Selasa (15/3).

Baca juga: Wagub DKI Minta ASN jadi Contoh dalam Antisipasi Varian baru Covid-19

"Sejak awal yang kami ajak Bank DKI. Kami sudah bertemu BOD-nya, sekarang dalam proses teknis. Struktur kartu perlu modifikasi," imbuhnya.

Selain sistem integrasi tiket yang dilakukan bersama Bank DKI, Dinas Perhubungan juga tengah memfinalisasi nilai tarif integrasi. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebelumnya merekomendasikan tarif integrasi per penumpang dalam sekali perjalanan sebesar Rp10 ribu.

Baca juga: Armada Kembali Alami Kecelakaan, Transjakarta Sanksi 2 Operator

"Pada saat tarif integrasi diterapkan bagi penumpang yang menggunakan lebih dari satu moda apakah dia hanya MRT dan Transjakarta, kombinasi Transjakarta, LRT atau ketiganya, maksimum dia bayar hanya Rp10 ribu," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.

Menurutnya, integrasi tarif dan tiket diyakini akan bermanfaat untuk menambah jumlah penumpang dalam jangka panjang. Dampaknya pendapatan tidak menurun, melainkan akan semakin meningkat.

"Jika saat ini diterapkan, tentu proporsi itu akan sebanding dengan jumlah ridership. Tapi untuk jangka panjang dengan adanya peningkatan ridership, itu akan menurunkan besaran subsidi kepada public transport," jelas Syafrin.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT