12 December 2021, 16:05 WIB

Ketua PTKP PB HMI : Masalah Polri tidak selesai dengan Lomba


Yakub Pryatama SW | Megapolitan

LOMBA mural dan orasi yang diselenggarakan Polri merupakan ikhtiar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam mengembalikan kepercayaan publik pada institusi Kepolisian. Sudah tentu Polri melakukan kegiatan ini dengan tujuan ingin memberikan ruang dan wadah bagi masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Agar dapat mengurangi kesan sangar yang selama ini melekat di hampir semua aparat yang bertugas di lapangan

"Namun, PB HMI menilai bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan Polri hanya seremonial dan mubazir jika tidak relevan dengan sikap aparat kepolisian di lapangan," kata Ketua Bidang PTKP PB HMI Rich I Bimantika, Minggu  (12/12).

Menurut PB HMI, cara paling efektif untuk menjawab kritik dan kekecewaan masyarakat yang ditujukan pada anggota polri adalah dengan mengubah mental aparat. Mendidik aparat polisi agar tunduk dan patuh pada SOP yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Lomba mural dan orasi dalam rangka merebut "Piala Kapolri' tidak serta merta menjadi jawaban atas karya mural kritis yang pernah dihapus pihak kepolisian atau tindakan agresif polisi yang menangkap, menyiksa atau bahkan menembak para demonstran.

"Lomba juga tidak serta merta menjawab penyidikan aparat kepolisian yang salah prosedur, tidak memberikan rasa keadilan pada anggota masyarakat yang jadi korban hingga bentrok anggota TNI dan Polri yang kerap terjadi dan masih terjadi hingga kini. Dalam temuan PB HMI, Perburuan kelompok kritis masih menjadi pola yang ditemukan di 2021, seperti soal mural ataupun pengunggah video kekerasan kepolisian yang diburu dan berujung kriminalisasi," ujarnya.

Baca Juga: Kapolri: Peserta Lomba Mural Boleh Kreasikan Kritikan ke Polri

Pembatasan ini menunjukkan bahwa polisi masih resisten terhadap kritik. Padahal social control bisa masuk dr keterlibatan publik. Tak hanya penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan yang dilakukan aparat juga terus berlanjut, namun proses hukum terhadap aparat sebagai pelaku penyiksaan justru mandek. Hal ini jelas memperlihatkan adanya darurat impunitas aparat.

"PB HMI memiliki pandangan, bahwa lomba mural dan orasi kritik polisi yang diadakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo adalah cara yang keliru dalam pencitraan institusi kepolisian. Penilaian masyarakat soal kepolisian yang agresif dan kadang bertindak diluar hukum hanya dapat dihapus jika pihak kepolisian menunjukkannya terhadap masyarakat dalam keseharian saat bertugas," ungkap Rich.

Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti lomba mural atau orasi kritik Polri, menurut Rich merupakan jawaban konkrit betapa rakyat sudah hampir putus asa dengan komitmen kepolisian dalam mengayomi rakyat.

"Hampir setiap hari kita menemukan ada berita kesewenang-wenangan aparat kepolisian terhadap rakyat sendiri. Ini yang perlu menjadi fokus utama Kapolri untuk dibenahi. Lomba sepenuhnya tidak menjadi jawaban atas perilaku oknum aparat kepolisian yang bertindak diluar koridor hukum," ucapnya. (OL-13)

Baca Juga: Lomba Mural Bukti Polri Siap Terima Kritik

BERITA TERKAIT