24 November 2021, 14:15 WIB

Wilmar Laporkan Luwia Farah Dalam Dugaan Tindak Pidana Penipuan


Mediaindonesia.com | Megapolitan

PT Sentratama Niaga Indonesia (SNI), perusahaan afiliasi Wilmar telah melaporkan Luwia Farah Utari kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/0302/V/2021/ Bareskrim tanggal 6 Mei 2021.

Atas laporan tersebut, telah dilakukan penyelidikan oleh Bareskrim Polri dan saat ini telah masuk ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1312.2a /XI/2021/Dittipidum tanggal 16 November 2021. 

Dan juga Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung RI berdasarkan surat Dittipidum Bareskrim Polri Nomor: B/160.4a/XI/2021Dittipidum tanggal 16 November 2021.
 
Head Legal PT SNI M. Syafe’i melalui siaran pers menyatakan, dugaan tindak pidana pemalsuan surat sesuai pasal 263 KUHP dan penipuan sesuai pasal 378 KUHP yang diduga dilakukan oleh Luwia Farah Utari pada periode Oktober 2017 hingga Maret 2018 prosesnya telah ditingkatkan dari pennyedilikan menjadi penyidikan. 

“Akibat keterangan dalam isi perjanjian yang tidak sesuai dengan kebenaran dan penipuan yang dilakukan oleh Luwia Farah Utari tersebut, telah menyebabkan PT SNI rugi hingga ratusan miliar rupiah,” kata dia. 

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah menolak gugatan perdata yang diajukan oleh Farma International PTE LTD dan Luwia Farah Utari Founder PT Lumbung Padi Indonesia (LPI). 

Putusan itu dijatuhkan berkaitan dengan sengketa industri terhadap perusahaan afiliasi Wilmar dan Hakim mengabulkan eksepsi Wilmar sebagai pihak tergugat.  

Menurut Kuasa Hukum Wilmar Mauliate P Situmorang, hakim telah menolak gugatan tersebut dalam putusan sela pada 7 Oktober 2021.  Dari keputusan tersebut, ia mengatakan, baik tergugat maupun penggugat tidak mengajukan upaya hukum sesuai tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.  Sehingga putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. (RO/E-1)


(RO/E-1)

BERITA TERKAIT