18 August 2021, 15:42 WIB

Selain PSI, Golkar dan PDIP, Demokrat juga tak Setuju Formula E Digelar


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

SETELAH PDI Perjuangan, Golkar dan PSI, kini Demokrat juga menjadi salah satu fraksi yang menolak perhelatan ajang balap mobil Formula E di DKI Jakarta pada 2022. 

Mengingat, perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan adanya potensi kerugian ratusan miliar rupiah dalam Formula E. Itu menjadi salah satu alasan Demokrat, yang menolak Formula E digelar tahun depan.

Anggota Fraksi Demokrat Mujiyono berpendapat Formula E tidak tepat bila dimasukkan ke dalam program prioritas, yang harus ditunaikan sebelum masa jabatan gubernur berakhir. Program tersebut juga tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Baca juga: Golkar: Anies tak Bijak Paksa Gelar Formula E 2022 Demi Popularitas

Belum lagi, saat ini rakyat tengah menderita karena dampak pandemi covid-19. Seharusnya, lanjut di,a Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih fokus pada dua hal, yakni penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Jadi dua hal itu yang harusnya lebih diprioritaskan. Di luar dua itu, sebaiknya tidak usah," tegas Mujiyono saat dihubungi, Rabu (18/8).

Meski mengambil sikap penolakan, namun Demokrat belum memutuskan terkait persetujuan terhadap usulan hak interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI. Hingga kini, belum ada komunikasi berupa ajakan dari kedua partai tersebut. 

Hal ini sama dengan sikap fraksi Golkar, yang menilai DPRD dapat menempuh langkah lain untuk memprotes kebijakan eksekutif. Mujiyono yang juga Ketua Komisi A DPRD DKI, mekankan bahwa Demokrat adalah partai penyeimbang.

Baca juga: PDI-P Dukung Pengajuan Hak Interpelasi atas Anies karena Formula E

Pihaknya tidak beroposisi, namun juga tidak mendukung. Namun, bila ada kebijakan yang harus dikritisi, Demokrat akan memberikan kritik sekaligus solusi. "Jadi, kami baru putuskan besok di rapat fraksi. Kalau dari kami ya harusnya ada ajakan dong. Sampaikan alasannya. Kalau 'reasonable', ya kami setuju," pungkas Mujiyono.

Lebih lanjut, dia bisa memahami alasan DIP dan PSI ngotot untuk mengajukan hak interpelasi. "Karena di rapat kerja dan rapat Banggar (Badan Anggaran), alasan pentingnya menyelenggarakan Formula E itu tidak bisa disampaikan secara gamblang oleh eksekutif," tuturnya.

Namun, dirinya pesimistis eksekutif akan kooperatif, jika hak interpelasi nantinya bergulir. Pihaknya menilai masih ada cara lain yang bisa ditempuh untuk membatalkan gelaran Formula E.(OL-11)

BERITA TERKAIT