23 July 2021, 13:53 WIB

Bukan Karena Terkendali, Penurunan Kasus di Jakarta Karena Tes Berkurang


Hilda Julaika | Megapolitan

OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya mengevaluasi adanya penurunan kasus covid-19 beberapa hari terakhir di Jakarta.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jaya Raya di Ombudsman Teguh Nugroho mengatakan penurunan angka kasus covid-19 lantaran adanya testing yang menurun. Sehingga kasus covid-19 yang mulai menurun ini bukan semata-mata karena kasus covid di lapangan yang memang terkendali.

“Turunnya jumlah suspect Covid-19 harian di Jakarta belum bisa menjadi indikator turunnya angka yang sebenarnya karena hal itu diikuti oleh turunnya jumlah tracing,” kata Teguh kepada Media Indonesia, Jumat (23/7).

Salah satu penyebab turunnya angka suspect Covid-19 di Jakarta dalam pantauan Ombudsman adalah karena kelelahan para tenaga kesehatan (nakes). Serta belum terintegrasinya data warga yang melakukan tracing mandiri dengan data yang difasilitasi pemerintah.

Menurut Ombudsman, Jakarta merupakan daerah dengan tingkat tracing, dan tracking yang paling bagus di wilayah Jabodebek meski demikian masih ada gap antara warga yang di-tracing dan di-tracking.

Lebih lanjut dijelaskan, nakes di Jakarta dan wilayah penyangga memiliki tugas yang sangat berat, mulai dari program vaksinasi (pendataan dan pelaksanaan), tracing, serta penanganan pasien Covid-19 dan non Covid-19 dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Para nakes disebut mengalami kelelahan yang luar biasa sehingga terjadi penundaan waktu atau delay time saat melakukan tracing warga yang kontak erat dengan suspect Covid-19.

Baca juga: Tercatat 6.478 Warga di Jakpus Jalani Isoman di Rumah

Di sisi lain, target agar wilayahnya tidak masuk ke dalam zona merah menyebabkan banyak RT/RW bahkan tingkat kelurahan yang tidak melaporkan secara akurat warga yang melakukan kontak erat dengan suspect Covid-19. Hal ini untuk menghindari tuduhan ketidakmampuan dalam menangani Covid-19 di wilayahnya. Sementara untuk melakukan tes mandiri, warga terhalang oleh biaya Swab Antigen dan PCR yang cukup tinggi di saat ekonomi mereka juga terpukul akibat Covid-19.

Saat ini, misalnya, untuk satu keluarga dengan anggota 4 orang saja, dibutuhkan biaya sekitar 1 juta rupiah untuk swab antigen dan lebih dari 4 juta rupiah untuk PCR. Sementara saat melapor ke Gugus Tugas Covid-19 di tingkat RW, warga mengalami delay time yang cukup lama bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali.

“Akhirnya mereka tetap beraktifitas termasuk yang bekerja di sektor esensial, kritikal dan pekerja harian dengan mobilitasnya tetap tinggi di masa PPKM sehingga berpotensi menjadi carrier Covid-19 di lingkungan permukiman dan tempat bekerja mereka,” imbuhnya.

Sementara itu, Ombudsman Jakarta Raya telah mendapatlan informasi dari Importir Swab Antigen Kit, bahwa harga satuan Swab Antigen Kit dengan kualitas reagent dari Cina hanya sebesar Rp7.500 saja jika pembelian dilakukan secara G to G dengan minimal pembelian 5 juta kit.

Sementara untuk reagent standar Kanada berada di angka 3,6 USD atau sekitar Rp50.000 rupiah. Jika mengambil contoh keuntungan yang diambil penyelenggara GeNose dengan memungut Rp30.000 untuk biaya personil, administrasi (surat bebas atau positif Covid-19), dan keuntungan mereka, maka harga batas atas Swab Antigen seharusnya berkisar di angka Rp50 s.d. Rp100 ribu saja.

“Ombusdman Jakarta Raya menilai mustahil jika Kemenkes dan BPKP tidak memiliki informasi tersebut dan sudah sepatutnya sekarang Kemenkes lebih mendorong percepatan tracing dengan mempermudah warga untuk melakukannya secara mandiri dengan harga yang lebih murah,” sarannya. (OL-4)

BERITA TERKAIT