25 April 2021, 01:20 WIB

Ketua DPRD DKI Desak Kontrak Swastanisasi Air Tetap Diakhiri


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera merencanakan pemutusan kontrak kerja sama dengan dua perusahaan swasta yang berkontrak atas pengelolaan air yakni Palyja dan Aetra. Sebab, kontrak kerjasama dengan dua perusahaan itu akan selesai 2023 mendatang.

Prasetio menyayangkan adanya rencana Pemprov DKI yang hendak memperpanjang kontrak dengan Aetra. Hal itu ia katakan kala menanggapi rekomendasi KPK atas adanya potensi fraud dalam rencana perpanjangan kontrak tersebut.

"Harus putus (kontrak). Karena apa. Sampai sekarang yang mengendalikan pengelolaan air ya dua perusahaan itu. Padahal harusnya kan PAM Jaya yang membawahi dua perusahaan dan mendapatkan deviden dari situ," kata Prasetio saat dihubungi, Sabtu (24/4).

Ia mendorong agar Pemprov DKI membuat perencanaan jangka panjang pengelolaan air di Jakarta melalui penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan air.

Baca juga: PDI-P: Separator Beton dj Jalur Sepeda Bahayakan Nyawa

Perda itu akan menjadi rencana induk sekaligus panduan bagi Pemprov DKI serta PAM Jaya dalam melakukan program penyediaan air.

"Sampai sekarang kan belum ada itu. Drafnya nggak pernah sampai ke meja saya. Saya menunggu-nunggu," ujarnya.

Setelah kontrak berakhir, jika PAM Jaya ingin kembali menggandeng swasta guna menyediakan program air bersih, Prasetio menganjurkan agar dilakukan melalui mekanisme 'joint venture'.

"Silahkan, harus melalui tender yang terbuka. Tapi ingat, PAM Jaya harus yang memegang kendali. Bukan sebaliknya," tandasnya.

Sebelumnya, Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Direktorat Korsup Wilayah II KPK Hendra Teja merekomendasikan supaya Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. Pihaknya, kata Hendra, mengusulkan Gubernur DKI Jakarta mencabut izin prinsip persetujuan perpanjangan PKS tersebut.

Pasalnya, berdasarkan masukan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, KPK menemukan adanya potensi kecurangan atau fraud yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada PAM Jaya.

Lebih lanjut dijelaskan, beberapa potensi kecurangan itu adalah ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak berubah lebih dari 50%. Selain itu, ada rencana perpanjangan durasi kontrak untuk 25 tahun ke depan, sementara kontrak saat ini baru akan berakhir pada 2023.KPK juga mendapatkan data bahwa mitra swasta terkait relatif tak berkinerja baik di sisi hilir.

Karena terjadinya tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan ke penduduk menjadi rendah. Metode take or pay dengan kondisi hilir yang bermasalah berpotensi merugikan PAM Jaya karena berkewajiban membayar 100% produksi air dari mitra swasta. Padahal, penyaluran air efektif hanya 57,46%. (OL-4)

BERITA TERKAIT