06 April 2021, 20:40 WIB

Ombudsman Ingatkan Kesiapan Prokes Jelang Uji Coba PTM di Jakarta


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

KEPALA Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menegaskan Pemprov DKI Jakarta harus memastikan aspek kesiapan dalam melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di Ibu Kota.

Rencananya, besok sampai 29 April Pemprov DKI akan melangsungkan PTM kepada peserta didik dimulai dari kelas 4 SD hingga kelas 12 SMA/SMK di 85 sekolah. PTM hanya berlaku sekali dalam sepekan bagi seluruh jenjang.

"Dari aspek kesiapan ini kan DKI harus melakukan kajian dulu pada kesiapan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jangan sampai kejadian di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi di mana di sana melakukan PTM tanpa mempertimbangkan kemampuan sekolah dalam melaksanakan PTM sehingga di Bogor itu ada 170 sekolah dan itu ternyata enggak bisa," kata Teguh, Selasa (6/4).

Menurut Teguh, DKI harus lebih siap dengan menerjunkan Satgas Penanganan Covid-19 di wilayahnya untuk memastikan kesiapan setiap sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Bercermin dari temuan Ombudsman Jakarta Raya di Kabupaten Bogor, para peserta didik tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Kasus Aktif di Jakarta Terus Menurun

Selain itu, sekolah tidak mengontrol peserta didik dalam bertransportasi ke sekolah yang mana hal itu dapat memengaruhi dari paparan virus corona. Selain itu, di Bogor tidak ada tes covid-19 bagi para tenaga pengajar dan tenaga penunjang di sekolah.

"Jadi seharusnya itu semua dilakukan. Lalu ditambah di tengah-tengah pelaksanaan PTM itu harus ada evaluasi dan tes swab kepada para pengajar dan peserta didik untuk mengetahui ada tidaknya paparan virus. Di situ juga kita bisa memastikan apakah PTM bisa berjalan dengan baik atau tidak," jelas Teguh.

Teguh memahami bahwa ada kejenuhan baik dari orangtua maupun para murid sehingga mereka sangat menantikan PTM dapat diberlakukan kembali oleh pemerintah. Meskipun minat masyarakat terhadap PTM ini tinggi, tetapi harus pula diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan protokol kesehatan. (OL-4)

BERITA TERKAIT