06 April 2021, 14:45 WIB

Fraksi Demokrat Setuju Anies Jual Saham Bir Dengan Syarat Ini


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

FRAKSI Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Mujiyono mengatakan kebijakan tersebut diputuskan oleh DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

"Iya berdasarkan arahan dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, kami setuju," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa (6/4).

Namun demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan proses penjualan saham sebesar 26,25% tersebut di antaranya harus mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

"Karena ini bisa dikatakan adalah penjualan aset DKI maka harus mendapatkan persetujuan dari DPRD," kata Ketua Komisi A DPRD DKI itu.

Catatan kedua adalah proses penjualan saham di perusahaan bir itu harus transparan, akuntabel, dan profesional. Tidak boleh ada broker atau calo yang terlibat dalam penjualan saham tersebut.

Baca juga: Dewan Riset Daerah Setuju Jual Saham Bir tapi Jangan Sekarang

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan regulasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Ibu Kota setelah tak lagi memiliki saham di PT Delta Djakarta Tbk. Sebab, Pemprov DKI akan total menjadi regulator peredaran miras di Ibu Kota.

Terlebih lagi, Mujiyono juga memperkirakan PT Delta Djakarta Tbk akan semakin gencar mempromosikan miras yang diproduksinya karena tak lagi ada kepemilikan Pemprov DKI di perusahaan tersebut.

"Regulasi pengawasan harus benar-benar dibenahi. Harus dikontrol siapa yang boleh jual, di mana, siapa yang boleh beli, dan sebagainya. Karena menurut saya, mereka pastinya setelah Pemprov DKI nggak ada kepemilikan di situ, mereka akan lebih eksplor lagi," tukasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk sebagai bagian dari upaya pemenuhan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, upaya ini selalu gagal karena pimpinan DPRD DKI Jakarta menolak mentah-mentah rencana itu.(OL-5)

BERITA TERKAIT