13 March 2021, 09:02 WIB

Depok Anggarkan Rp99 M untuk Tanggulangi Covid-19 Tahun 2021


Kisar Rajaguguk | Megapolitan

PEMERINTAH Kota Depok menganggarkan pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bencana alam dan non-alam virus korona atau covid-19 tahun 2021 sebesar Rp99 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok Nina Suzana mengatakan anggaran untuk penanganan bencana alam dan non-alam virus covid-19 tahun 2021 yakni sebesar Rp99 miliar.

Namun, tak dirinci Nina berapa anggaran untuk percepatan penanganan wabah covid-19 dan bencana alam tersebut. Ia juga tak merinci daerah yang dibiayai dana bencana alam tersebut. Ia hanya menyebut angka yang dianggarkan kepada bencana alam dan non-alam.

"Tahun 2021 ini kita menganggarkan Rp99 miliar untuk bencana alam dan non-alam, termasuk di dalamnya covid-19," kata Nina, Sabtu (13/3).

Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok dikonfirmasi terkait titik lokasi bencana alam di wilayah Kota Depok yang terjadi pada Januari hingga Maret 2021 yang dibiayai APBD enggan berkomentar.

"Bukan urusan kantor atuh ya. Saya lagi ada tamu juga di rumah," ucap Sekretaris Dinas PUPR Kota Depok Citra Indah Yulianti yang juga sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Kepala Keasistenan Tim 6 Riksa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Sobirin menyayangkan aparatur sipil negara (ASN) Kota Depok yang ketus melayani publik.

"Sebagai pegawai pemerintah harus transparan, termasuk transparansi dalam program dan anggaran," ucap Sobirin, Sabtu (13/3).

Baca juga: Wali Kota Depok Mohammad Idris Jalani Vaksinasi Covid-19

Sobirin memaparkan optimalnya pelayanan publik tidak lepas dari para petugasnya yang mengatur jalannya pelayanan tersebut. Karena mereka garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan publik.

"Kami (ORI) mengingatkan pejabat Kota Depok agar melayani publik dalam memberikan informasi dan bisa dihubungi dalam waktu 24 jam. Dalam kondisi darurat, publik punya hak meminta informasi, sebaliknya pejabat pun juga punya hak menerima informasi," tegasnya.

Sobirin menambahkan, tidak jarang ketika bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, publik mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari ASN yang melaksanakan pelayanan publik di suatu instansi.

"Hal ini tentu menjadikan instansi tersebut mendapatkan cap buruk di mata publik," tukas dia.

Menurut dia, anggaran bencana alam dan non-alam covid-19 harus jelas rinciannya supaya publik tidak dibingungkan.

"Tidak begini, ini menjadi pertanyaan besar. Kami (ORI) jadi curiga atas penyampaian informasi begini. Sebab, dikhawatirkan terjadi mark up atau penyimpangan anggaran dana alokasi bencana alam dan non-alam penanggulangan virus covid-19 yang dibiayai APBD Rp99 miliar," pungkas Sobirin.(OL-5)

BERITA TERKAIT