01 December 2020, 19:40 WIB

Sebut PSI Bohongi Masyarakat, Golkar: Gaji DPRD tidak Naik


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco sebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membohongi masyarakat.

Kebohongan itu dibuat ketika PSI menolak usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, justru di dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 yang membahas rencana kerja dan anggarannya serta nilai gaji dan tunjangan, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo justru menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan.

"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya. Tidak beretika," ungkap Baco saat dikonfirmasi, Selasa (1/12).

Baca juga: Pengetatan Protokol Gedung DPRD tidak Ganggu Pembahasan APBD DKI

Menurutnya, PSI telah menggiring opini masyarakat terlebih dengan menyajikan data yang tidak utuh kepada masyarakat. Baco menilai PSI hanya mencari sensasi sesaat.

"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik. Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturannya. Tidak bisa seenaknya kita naikkan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuainan itu yang kita naikkan," ungkapnya.

Selain itu, ia menilai ada penyesuaian dalam hal tunjangan karena fasilitas yang bisa didapat anggota dewan dinilainya sangat timpang jika dibandingkan kepala SKPD dengan pangkat eselon 2.

"Kemudian, fasilitas dan tunjangan eksekutif dan legislatif juga sangat timpang. Kami lagi menyesuaikan walau tidak sama dengan eksekutif tapi paling tidak, tidak timpang jauhlah. Semua juga ada dalam aturan. Kita tidak boleh keluar dari situ dan tidak akan bisa. Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras usulan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta yang diusulkan melalui pengajuan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2021.

Total pendapatan anggota dewan akan mencapai Rp173 juta atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp111 juta. Sementara itu, total secara keseluruhan anggaran bagi satu orang anggota dewan baik untuk gaji, tunjangan, maupun kegiatan-kegiatan selam satu tahun adalah Rp8 miliar per orang atau Rp888,6 miliar untuk 106 anggota.

Namun, di sisi lain, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo yang menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) RKT 2021 dikatakan oleh Ketua Pansus RKT 2021 telah sepakat dengan kenaikan gaji tersebut melalui tanda tangan basah yang dibubuhkannya dalam lembar kesepakatan hasil pansus. (J-2)

BERITA TERKAIT