13 November 2020, 15:29 WIB

Tidak Tagih Fee, Pemprov DKI Jakarta Ngotot Gelar Formula-e


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

BALAP mobil bertenaga listrik tidak jadi diselenggarakan tahun ini karena Indonesia dan Jakarta khususnya diserang wabah virus corona. Semula, balap mobil tersebut dijadwalkan digelar pada 6 Juni.

"Tahun ini kan enggak ada karena pandemi," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza di Balai Kota, Jumat (13/11).

Padahal Pemprov DKI sudah menyetor dana 'commitment fee' sebagai tuan rumah Formula E sebesar Rp560 miliar untuk penyelenggaraan selama dua musim yakni Rp360 miliar untuk musim 2020/2021 dan Rp200 miliar untuk musim 2021/2022.

Namun, di tengah defisitnya anggaran akibat pandemi, Pemprov DKI Jakarta diketahui tak meminta dana 'fee' penyelenggaraan Formula E untuk dikembalikan.

Ariza mengatakan pihaknya masih akan terus memantau kondisi pandemi serta mempertimbangkan kemungkinan Formula E bisa digelar tahun depan.

"Jadi yang pertama soal Formula E itu kan tahun 2020 tapi karena pandemi covid itu ditiadakan atau ditunda. Nanti akan kita lihat apakah dimungkinkan di 2021. Kita belum tahu karena di masa pandemi apakah dimungkinkan di 2021 jadi kita masih menunggu," jelasnya.

Baca juga: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jakarta Siang Ini

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan dana 'commitment fee' tersebut tidak hilang dan aman di tangan FIA sebagai induk organisasi balap mobil dunia.

"Tidak, dananya tidak hilang," tukasnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Pemprov DKI menarik dana 'commitment fee' Formula E tersebut untuk membantu neraca keuangan DKI Jakarta yang terkontraksi akibat pelemahan ekonomi selama pandemi covid-19.

Akibat pelemahan ekonomi itu, APBD DKI 2020 di menyusut hingga Rp27 triliun dari semula Rp27 triliun menjadi Rp60 triliun. Sebagai dampaknya, tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN DKI harus dipangkas 25%. Selain itu, 25% lainnya harus mengalami penundaan pencairan. Pemprov DKI berjanji akan mengembalikan 25% TKD yang mengalami penundaan pencairan apabila APBD sudah kembali seperti semula.

Selain itu akibat anggaran yang berkurang drastis, sejumlah proyek pengendalian banjir pun tersendat seperti normalisasi kali, pembangunan waduk, dan pembangunan tanggul laut.(OL-4)

BERITA TERKAIT