10 November 2020, 15:32 WIB

PSI Minta Anies Terus Terang Soal Dana Formula E


Hilda Julaika | Megapolitan

DALAM rapat paripurna APBD-Perubahan 2020, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan pengembalian commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar.

Saat menyampaikan pidato jawaban, Jumat (6/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkesan menghindari persoalan tersebut. Sebelumnya, Fraksi PSI menagih kejelasan sikap Anies terhadap comimitment fee.

Apabila tidak berniat mengembalikan, PSI meminta Anies untuk berterus terang kepada warga Jakarta. Serta, memberikan penjelasan secara gamblang.

Baca juga: Ternyata, Anies Telah Bayar Commitment Fee Formula-e Rp200 Miliar

Namun, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah melakukan proses pengembalian commitment fee Formula E, PSI menyarankan Anies untuk memberikan keterangan publik. Termasuk, penjelasan kronologi dan bukti fisik, seperti surat korespondensi, catatan rapat, hasil negosiasi, revisi kontrak, atau dokumen lain terkait pengembalian dana.

Sementara itu, dalam naskah pidato penyampaian jawaban Gubernur DKI sebanyak 19 halaman, Anies tidak menyinggung persoalan Formula E. Diketahui, DKI telah membayar commitment fee Formula E sebesar Rp360 miliar untuk 2020. Dana itu bersumber dari APBD 2019.

Commitment fee untuk 2021 juga telah dibayarkan Pemprov DKI sebanyak Rp200 miliar, dengan menggunakan APBD 2020. “Acara tahun ini sudah dibatalkan, tapi mengapa uangnya tidak ditarik? Konon uang tersebut mau dialihkan ke tahun 2021. Apakah secara aturan itu boleh?” tutur Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra, Selasa (10/11).

Baca juga: APBD Menipis, Pemprov DKI Didesak Tarik Dana Formula E

“Kami pernah menanyakan kewajaran angka commitment fee di Jakarta dibandingkan dengan kota lain, tapi Pemprov DKI tidak mau menjawab,” imbuhnya.

Anggara menyotori APBD 2020, yang tercatat defisit sebesar Rp24,72 triliun. Alhasil, banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan. Menurutnya, tidak masuk akal jika Pemprov DKI memaksakan acara Formula E.

“Silakan kalau Pak Anies ingin mengadakan lomba balap mobil. Tapi, jangan pakai APBD. Anggaran sedang defisit. PSI meminta BPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggaran Formula E,” pungkas Anggara.(OL-11)

BERITA TERKAIT