PEMERINTAH Kota (Pemko) Depok menolak permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) Pondok Pesantren Darul Hidayah, Jalan Haji Umar Nomor: 1 RT 005 RW 05 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
Ketua Pembangunan Pondok Pesantren (Pompes) Darul Hidayah, Niran Saputra mengatalan, permohonan IMB Pompes Darul Hidayah ditolak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.
"Kami tidak bisa proses, ini berkas kami kembalikan," kata Niran mengutip petugas DPMPTSP Jumat (2/10) pukul 11.00 WIB.
Niran mengatakan, pihaknya akan segera membongkar bangunan dipinggir Sungai Kumpa, anak Sungai Ciliwung RT 005 RW 05 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya seberang Perumahan Gema Pesona Estate (GPE).
"Bulan ini kita akan bongkar bangunan Pompes tersebut. Konstruksi Ponpes kita akan memundurkan 5 meter dari bibir sungai disana, " katanya.
Ia bersumpah bahwa hingga sekarang ini sudah tidak ada lagi aktivitas pembangunan ponpes. "Tukang-tukang sudah tidak ada yang kerja. Tukang-tukang sudah kita pulangkan ke kampung halamannya di Jawa, termasuk pengiriman bahan material semua sudah kita setop," akunya.
Berdasarkan gambar, kata Niran, Pompes Darul Hidayah rencananya akan dibangun 2 lantai dan baru berdiri sekitar 20 persen. "Kami hentikan karena diprotes warga dan karena diperintahkan DPUPR dan Satpol PP," imbuhnya.
Niran mengakui bersalah karena telah membangun Pompes tanpa meminta persetujuan Pemko Depok dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok.
"Kesalahan kami lainnya, kami tidak mengurus IMB dari DPMPTSP. Soalnya kami pikir tak perlu izin, " bebernya.
Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengingatkan DPMPTSP jangan melayani permohonan pengurusan IMB Pondok Pesantren Darul Hidayah. Alasannya, bangunan tersebut berdiri di garis sempadan dan makan badan sungai.
"Saya ingatkan jangan layani apapun dalihnya," imbaunya.
Hardiono juga mengingatkan Satpol PP Kota Depok untuk terus memantau bangunan tersebut. "Jangan lagi ada pembangunan baru," tegasnya.
Sebelumnya berbagai pihak angkat bicara soal bangunan yang melanggar garis sempadan ini. (OL-13)
Baca Juga: Pemko Depok Harus Hentikan Pembangunan di Sempadan Sungai
