PD PAM Jaya mengajukan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk 2020 sebesar Rp1,7 triliun. Dana itu digunakan di antaranya untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah kritis.
Menurut Direktur Utama PD PAM Jaya Bambang Hernowo, di DKI Jakarta ada banyak daerah yang belum tercakup jaringan perpipaan. Wilayah-wilayah kritis tersebut di antaranya Semanan dan Kalideres.
"Kita mau masuk ke daerah-daerah itu dengan mobil tangki dan kios air. Kios air maksudnya kita bangun toren dengan ukuran 4 meter kubik dan setiap hari kita kirim mobil tangki air untuk mengisi di situ," kata Bambang dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Komisi B, Rabu (6/11).
Untuk mengalirkan air bersih ke daerah yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu, PAM Jaya membutuhkan dana sebesar Rp15 miliar.
Program lainnya yang hendak dilaksanakan dengan dana PMD yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) guna mengolah air curah dari SPAM Jatiluhur 1.
SPAM Jatiluhur 1 merupakan proyek pemerintah pusat yang dibawahi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) guna mengalirkan pasokan air curah dari Waduk Jatiluhur ke daerah Jabodetabek. Ditargetkan Jakarta akan mendapatkan air curah sebanyak 4.000 liter per detik (lpd).
Baca juga: Banggar DPRD DKI Tolak PMD Rp1,2 Triliun untuk PAM Jaya
SPAM Jatiluhur sendiri ditargetkan mulai dibangun tahun ini dan selesai pada 2021.
"Kita ada keterkaitan dengan pihak luar misalnya SPAM Jatiluhur, ada keterkaitan dengan nasional. Kita harus menerima air dari Jatiluhur. Kita tidak boleh terlambat dalam menerima air curah dari situ," ungkapnya.
Di sisi lain, PAM Jaya juga membutuhkan dana sebesar Rp700 miliar guna mengembangkan jaringan perpipaan. Tahun ini ditargetkan pengembangan jaringan perpipaan sebesar 63% termasuk yang sudah dikembangkan oleh dua perusahaan swasta yakni Aetra dan Palyja.
Sementara, tahun depan, cakupan perpipaan ditargetkan bisa meningkat hingga 5,9%.
"Kami punya target cakupan perpipaan bisa sampai 82% sampai 2023. Sehingga memang tahapan-tahapannya seperti itu," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan pembahasan PMD bersama Komisi B masih berlangsung.(OL-5)
