06 June 2022, 05:00 WIB

Arah Poros Koalisi Partai Politik


Gun Gun Heryanto Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat | Kolom Pakar

SILATURAHIM politik antarelite partai politik semakin intens dan berpola acak karena hampir seluruh kekuatan memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Contoh teraktual adalah komunikasi politik antara Surya Paloh (Partai NasDem) dengan Prabowo Subianto (Partai Gerindra). Selain itu, Golkar, PPP, dan PAN pun telah melangkah lebih ke depan dengan membentuk kongsi politik dengan mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Pergerakan para aktor yang memiliki keinginan masuk ke gelanggang pertarungan 2024 pun tak jauh berbeda. Ragam acara, peristiwa, dan pergelaran publisitas politik multiruang dan multiekspresi yang semakin menandai proses kandidasi sudah tak lama lagi.

 

Peran elite

Koalisi partai politik untuk pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan perhitungan, data, insting, serta analisis dinamika yang berkembang untuk menjadi basis pengambilan keputusan strategis dalam konteks skema pemenangan capres/cawapres dan juga eksistensi parpol di pemilu legislatif.

Merujuk ke tulisannya Pippa Norris, Recruitment, dalam Richard S Katz and William Crotty, Handbook of Party Politic (2006), kandidasi dimaknai sebagai proses bagaimana kandidat dipilih dari kandidat-kandidat potensial yang mampu bersaing untuk mendapatkan jabatan publik. Dinamika kandidasi sendiri akan sangat ditentukan oleh peran elite yang menentukan arah koalisi antarparpol.

Dalam perspektif sebuah permainan (political game) elite politik yang berkepentingan dengan proses kandidasi ini dapat dipetakan perannya menjadi tiga. Pertama, yang disebut sebagai game players. Diisi oleh sejumlah nama yang sering disebut media sebagai orang yang berpotensi mencapreskan/mencawapreskan diri mereka. Sebut saja ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Erick Tohir, dll.

Banyak di antara mereka yang belum memiliki kendaraan partai politik sehingga jadi atau tidaknya mereka menjadi kandidat akan sangat bergantung pada ada atau tidaknya partai politik yang bersedia mengusung mereka. Meksipun, bisa jadi sebagian game players ini juga bisa diperankan oleh ketua umum partai politik, seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan, yang umumnya mereka tidak memiliki tingkat elektabilitas tinggi dan bergantung pada keberadaan partai-partai lain. Karena, perolehan suara partainya tidak melampaui ambang batas pencapresan (presidential treshold) 20% kursi DPR, atau 25% suara sah nasional di Pemilu 2019.

Kedua, peran sebagai game makers. Peran yang diambil dan dimainkan oleh mereka yang menjadi elite utama partai politik yang memiliki kursi di DPR, dan menentukan ke mana arah koalisi partai mereka. Peran ini sangat mungkin dimainkan oleh Prabowo Subianto, apakah dia masih memosisikan diri sebagai kandidat, atau memberi kesempatan orang lain untuk maju dari Partai Gerindra.

Peran serupa juga kemungkinan dimainkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat. Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan, yang akan sangat menentukan siapa yang akhirnya dipilih sebagai wakil PDI Perjuangan, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di Pemilu 2024. Surya Paloh juga merupakan game maker yang kerap mendinamisasi konstelasi politik dengan kepiawaiannya melakukan komunikasi politik di tengah ragam kepentingan kekuatan politik lainnya. Sosok di luar elite utama partai politik yang harus dihitung sebagai game makers, tentu saja sejumlah pengusaha yang karena memiliki kuasa ekonomi turut menjadi kekuatan tak terlihat (invisible power) yang berpengaruh di balik layar proses kandidasi.

 

Ketiga, elite yang mengambil peran sebagai game changers. Khusus untuk Pemilu 2024, peran sebagai pengubah permainan sepertinya akan dipegang oleh sosok Megawati dan Presiden Joko Widodo. Mengapa mereka? Megawati adalah veto player yang menentukan keputusan siapa yang akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan. Apakah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Jika putusan Megawati akhirnya memilih Puan, tentu tidak akan banyak mengubah peta. Artinya, PDI Perjuangan bisa mengusung Puan, baik sendirian karena PDI Perjuangan telah memiliki 22,26% kursi DPR RI (128 kursi) maupun berkongsi dengan Partai Gerindra dalam satu poros.

Kemungkinan jika nama Puan yang diusung, partai-partai lain di luar Gerindra tidak akan berminat masuk ke poros ini.

Situasi berbeda akan muncul jika Megawati memutuskan capresnya Ganjar Pranowo. Sebagai salah satu magnet elektoral dengan elektabilitas yang konsisten di tiga besar, maka Ganjar berpotensi bisa menarik minat partai-partai lain di luar PDIP. Dengan demikian, peta sangat mungkin berubah. Sama halnya konstelasi serupa seperti terjadi di Pemilu 2014, saat Megawati akhirnya mengambil keputusan mancapreskan Jokowi bukan dirinya sendiri.

Peran game changer yang lain ialah Jokowi. Harus diingat bahwa Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Tentu Jokowi akan bermain dramaturgi. Di panggung depan dia tak akan pernah mengeksplisitkan dukungannya kepada siapa, karena secara politis akan sangat riskan baginya. Tetapi gestur, ekspresi simbolik yang mengarah, serta konsolidasi kekuatan di balik layar tentu akan dimainkan Jokowi sebagai bentuk ‘investasi’ politik kepada seseorang, sebut saja misalnya kepada nama Ganjar Pranowo. Pengonsolidasian kuasa oleh Jokowi di balik layar masih berpotensi mengubah peta internal parpol pengusung dalam proses kandidasi.

 

Potensi tiga poros

Melihat dinamika yang berkembang, kemungkinan besar akan ada tiga poros partai politik di Pemilihan Presiden 2024. Selain mempertimbangkan aspek matematis syarat ambang batas 20% kursi DPR atau suara sah nasional, tentu terbentuknya poros ini juga akan sangat dipengaruhi oleh rekam jejak hubungan antarparpol, psikopolitis di antara elite utama mereka, serta potensi keuntungan dalam kekuasaan di masa depan yang saling dipahami.

Poros pertama mungkin akan diisi oleh PDIP (128 kursi) dengan Partai Gerindra (78 kursi). Dengan total 206 kursi PDIP-Gerindra berpotensi mencalonkan Prabowo-Puan. Kongsi PDIP dengan Gerindra dengan catatan, jika mereka bersepakat capresnya Prabowo Subianto dan cawapresnya Puan Maharani. Jika PDIP tidak jadi mengusung Puan, melainkan Ganjar Pranowo sebagai capres, sangat mungkin Gerindra akan mencari mitra kongsi lainnya. Gerindra berhitung soal efek ekor jas (coat-tail effect) dari pencapresan Prabowo yang di dua pemilu terakhir telah berhasil menaikkan suara partai ini di pemilu legislatif.

Poros kedua mungkin akan diisi oleh Partai NasDem (59 kursi), yang bisa saja berkongsi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 50 kursi. Kongsi kedua partai ini belum mencukupi syarat untuk mengusung, makanya dibutuhkan tambahan minimal satu partai lainnya. Potensi untuk mengajak Partai Demokrat (54 kursi) bersama-sama mengusung capres/cawapres cukup besar.

Jika skenario ini terjadi, kongsi ketiga partai dengan jumlah kursi 163 telah melampaui syarat ambang batas. Nama yang mungkin diusung bisa Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan di dua urutan teratas. Dengan catatan, Ganjar tidak diusung oleh PDIP dan berkenan keluar dari zona nyamannya sebagai kader PDIP yang dituntut loyal pada apa pun yang diputuskan oleh Megawati dalam hal pencapresan.

Partai NasDem seperti biasanya akan menjadi dinamisator dengan memantik keluarnya 3 nama teratas yang menjadi pilihan partainya. Forum Rakernas 15-17 Juni ini akan menjadi uji reaksi partai-partai lain, termasuk reaksi dari partai-partai yang dari sisi momentum berpotensi menjadi mitra koalisinya, yakni PKS dan Partai Demokrat.

Poros ketiga berpotensi diisi oleh partai-partai yang kini sudah menginisiasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kongsi Partai Golkar dengan 85 kursi, PAN dengan 44 kursi, dan PPP dengan 19 kursi sudah melampaui syarat ambang batas karena memiliki modal 148 kursi. Kelebihan partai-partai ini ialah kecepatan dalam mengambil inisiatif membangun kongsi sehingga berpotensi menaikan daya tawar di antara kekuatan yang ada. Yang jelas, poros ini sudah memiliki satu tiket yang bisa mengusung siapa pun untuk menjadi capres dan cawapres. Di saat partai-partai lain masih berjibaku mencari mitra kongsi, KIB sudah mengunci satu tiket.

Meskipun demikian, bukan berarti masalah selesai. Mereka berpotensi memiliki kegamangan dalam memilih sosok siapa yang akan diusung. Apakah akan memilih Airlangga Hartarto yang notabene Ketua Umum Partai Golkar. Tentu ini akan menguntungkan Partai Golkar karena biasanya partai yang memiliki capres akan berdampak pula pada meningkatnya perolehan suara partai di pemilu legilatif akibat bekerjanya mesin partai dari pusat hingga daerah.

Bagaimana dengan PPP dan PAN, relakah? Ini yang akan menjadi kesulitan. Bahkan jika ada upaya memaksakan kehendak, sangat mungkin kongsi ini akan layu sebelum berkembang. Yang lebih memungkinkan justru, KIB ini mengusung sosok di luar elite partai masing-masing, yang memiliki potensi diusung oleh mereka. Potensi KIB untuk mengayun sikap ke poros-poros yang ada pun masih sangat tinggi. Kelenturan strategi KIB ini juga tak terlepas dari ketiadaan sosok kuat dari sisi elektabilitas baik di Golkar, PPP, maupun PAN.

Dalam kondisi acak seperti ini, semua kekuatan akan menghitung cermat setiap strategi pemainan menuju gelanggang. Dalam tulisan Roger B Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict (1991), teori permainan merupakan studi tentang pengambilan keputusan strategis. Teori ini awalnya dikembangkan oleh Emile Borel pada tahun 1921 dan selanjutnya disempurnakan oleh John Van Neemann dan Oskar Morgenstern. Inti teori ini menekankan, dalam situasi bersaing di antara beberapa orang atau kelompok, maka kecenderungannya para pemain akan memilih strategi untuk memaksimalkan kemenangannya dan meminimalisasi kemenangan lawan.

Dalam perspektif game theory terdapat dua karakteristik strategi. Pertama strategi murni (pure strategy game), yang biasanya menerapkan strategi tunggal yakni mengupayakan capaian maksimum. Kemungkinan besar peluang ini akan menjadi pola yang dikembangkan PDIP dan Gerindra. Dengan modal politik yang mereka miliki saat kandidasi, potensi untuk mematok nama elite utama mereka sebagai capres maupun cawapres sangatlah tinggi.

Kedua, strategi campuran (mixed strategy game). Intinya pemain akan menggunakan beragam varian strategi untuk memastikan hasil optimal di tengah realitas kesulitan mereka menjalankan strategi utamanya. Ini mungkin akan diambil oleh Partai Golkar, juga partai-partai tengah termasuk Partai NasDem. Jangan salah, kelenturan ini pula yang memungkinkan mereka bisa berkongsi dengan siapa saja dan bisa mengusung paket pasangan sesuai dengan dinamika kontekstualnya.

Dari sisi peta kongsi, beberapa partai diprediksi sulit bertemu. PKS dan Demokrat sangat sulit berkongsi dengan PDIP. Partai Gerindra juga akan memiliki hambatan psikopolitis dan rekam jejak kerja sama yang tidak mulus dengan PKS saat Prabowo memutuskan Gerindra menjadi bagian dari kekuasaan, dan juga meninggalkan PKS dalam pengisian posisi Wakil Gubernur DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Partai lain yang sulit juga berada dalam kongsi yang sama ialah NasDem dengan PDIP jika sosok yang diputuskan oleh Megawati ialah Puan Maharani. Lain halnya jika nama Ganjar yang diusung, sangat mungkin NasDem mengulang cerita 2014, yakni bekerja sama dengan PDIP saat mengusung Jokowi. NasDem juga akan sulit berkongsi dengan Prabowo jika peran Prabowo tetap sebagai kandidat, bukan game/king maker.

BERITA TERKAIT