30 May 2022, 05:00 WIB

Drama Minyak Goreng dan Tren Approval Rating Presiden


Burhanuddin Muhtadi Pengajar di FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan Visiting Fellow ISEAS Yusof Ishak Institute |

PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi. Di tingkat elite, koalisi pendukung Jokowi di parlemen semakin kuat setelah PAN bergabung dengan koalisi pada Agustus 2021. Total 82% kursi di DPR dikuasai Presiden Jokowi. Selain sukses memperkuat basis kekuasaan di tingkat elite, Jokowi juga berhasil meraih kembali kepercayaan publik. Tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap Jokowi meningkat tajam pada awal 2022 setelah sempat turun menjadi 59% pada September 2021 dan kemudian bangkit kembali ke level prapandemi, terutama setelah berhasil mengatasi varian delta.

Pada survei Januari 2022, survei nasional Indikator Politik mencatat tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 75,3%, rekor tertinggi sejak ia menjabat sebagai presiden pada 2014. Tingginya dukungan publik dan politik di parlemen ini turut menjelaskan mengapa pemerintah berhasil mendorong lolosnya RUU yang kontroversial seperti UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, Revisi UU Minerba No 3/2020, dan UU No 3/2022 tentang perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Keberhasilan berturut-turut itu membuat sebagian elite yang dekat dengan Presiden mendorong langkah yang lebih jauh dengan menggulirkan ide penambahan masa jabatan presiden tiga periode atau penundaan pemilu hingga 2027.

Ide kontroversial tersebut membentur tembok raksasa dan Jokowi akhirnya menyatakan secara terbuka bahwa pemilu tetap diadakan pada 2024. Salah satu yang menyumbang kegagalan rencana tersebut ialah naiknya tingkat inflasi pada kuartal pertama 2022, termasuk yang diakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Di saat jutaan warga mengantre membeli minyak goreng, sebagian elite dan partai pendukung malah sibuk dengan perpanjangan masa jabatan yang tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Karena minyak goreng merupakan produk yang sangat diperlukan untuk makanan sehari-hari masyarakat Indonesia, setiap pemerintah yang berkuasa selalu berhati-hati untuk tidak membiarkan harga komoditas ini naik melebihi batas kemampuan rakyat. Terutama, melalui subsidi harga yang digunakan sebagian besar masyarakat miskin Indonesia. Namun, inflasi global dan keterbatasn pasokan akibat perang di Ukraina telah menempatkan pemerintahan Jokowi dalam situasi yang sulit.

 

Inflasi dan popularitas presiden

Efek minyak goreng ternyata tidak berhenti di situ. Sejak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, approval rating Presiden Jokowi terus melorot. Setelah mencapai puncak tertinggi pada Januari 2022 lalu, kepuasan terhadap presiden turun menjadi 71% pada Februari 2022 menurut survei Indikator. Pada Maret 2022, Indikator menemukan tren penurunan belum juga berhenti (63%). Indikator kembali melakukan survei tatap muka pada 14–19 April 2022. Hasilnya, kepuasan Presiden anjlok hingga 59,9%.

Pada 20-24 April 2022, Indikator melakukan survei nasional, tapi via telepon dengan teknik random digit dialing untuk menangkap opini publik secara cepat setelah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan tiga pimpinan perusahaan minyak goreng dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Data menunjukkan 83% dari pemilih menggunakan telepon/HP sehingga cukup mewakili populasi nasional.

Uniknya, berdasarkan survei yang dilakukan setelah penetapan tersangka mafia minyak goreng, approval rating Presiden Jokowi justru meningkat dari 59,9% menjadi 64,1%. Tidak ada kejadian lain yang terjadi kecuali dua peristiwa yang bisa menjelaskan mengapa kepuasan terhadap presiden mengalami rebound. Selain pengumuman tersangka, statement Presiden Jokowi yang mendukung langkah Jaksa Agung dan menyetop ekspor minyak sawit hingga kebutuhan warga bisa terpenuhi dipercaya berhasil menyetop tren penurunan kepuasan presiden.

Survei menemukan betapa krusialnya minyak goreng dalam menjelaskan approval presiden. Selama ini, kami menemukan naik turunnya kepuasan terhadap presiden sangat dipengaruhi tingkat inflasi. Data longitudinal Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator selama ini menunjukkan ada hubungan paralel antara tingkat inflasi dan kepuasan. Pada saat tingkat inflasi turun, kepuasan terhadap pemerintah meningkat.

Sebaliknya, pada saat inflasi tinggi, approval rating presiden biasanya tertekan. Ketika inflasi tinggi, terutama yang disebabkan sektor pangan, pengeluaran rakyat akan meningkat. Apalagi, sekarang daya beli warga belum sepenuhnya pulih. Jadi, meskipun pada saat ini terjadi surplus perdagangan dan kenaikan penerimaan pajak pada kuartal pertama 2022, hal-hal ini tidak dirasakan masyarakat luas.

Hal ini berbeda 180 derajat jika dibandingkan dengan minyak goreng. Pada survei awal April, 84% warga mengaku sulit menemukan minyak goreng. Setelah penetapan tersangka dan pengumuman Jokowi melarang ekspor minyak goreng, tingkat kesulitan berkurang menjadi 74,9%. Survei kedua pada April juga menemukan awareness terhadap langkah Kejagung juga tinggi. 50% warga tahu penetapan tersangka kasus korupsi minyak goreng. Di antara mereka yang tahu, 75.7% yakin terjadi korupsi melibatkan pejabat teras Kementerian Perdagangan dalam pemberian ekspor minyak goreng.

Analisis lebih jauh menemukan korelasi tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden dengan penegakan hukum kasus mafia minyak goreng. Kepuasan pada kinerja presiden juga lebih tinggi di kelompok warga yang yakin Kejagung akan menuntaskan kasus korupsi minyak goreng.

Pengumuman rencana larangan ekspor pada 22 April juga sesuai aspirasi publik. 73% responden secara nasional tahu bahwa minyak goreng langka karena lebih banyak diekspor ke luar negeri. 66% setuju agar ekspor minyak goreng disetop sementara waktu untuk menjamin ketersediaan dalam negeri. 86% lebih juga yakin kelangkaan minyak goreng karena ulah para mafia. Inilah yang menjelaskan mengapa tindakan tegas Kejaksaan dan larangan ekspor berdampak pada rebounde approval Presiden, apalagi Kejaksaan di bawah Presiden.

 

Rebound

Dinamika kepuasan publik kembali bergejolak. Survei Indikator pada awal Mei menemukan tingkat approval Presiden kembali turun menjadi 58,1%, terendah dalam enam tahun terakhir. Alasan utamanya, penegakan hukum terhadap mafia minyak goreng dan kebijakan larangan ekspor minyak sawit tidak berhasil menurunkan harga minyak goreng di pasar domestik. Sebanyak 72,8% responden pada awal Mei menilai harga minyak goreng saat ini tidak terjangkau. Survei tersebut juga menemukan bahwa hanya 5% pengguna minyak goreng curah yang membeli berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Publik juga tidak melihat ada gebrakan luar biasa sejak kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng dibuka ke publik pada 19 April lalu.

Setelah lama tak terdengar kabarnya, pada 17 Mei 2022, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru kasus ekspor bahan baku minyak goreng, yakni Lin Che Wei. Indikator memutuskan melakukan survei by phone pada 18–24 Mei 2022 untuk memotret perkembangan terbaru. Survei menemukan tren kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi kembali meningkat (61,8%). Survei juga mencatat asosiasi positif antara tingkat kepuasan terhadap Presiden dan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan. Semakin meningkat kepercayaan publik terhadap penuntasan kasus yang dilakukan Kejaksaan, semakin tinggi approval rating Presiden.

Survei menemukan kepuasan warga terhadap Presiden Jokowi lebih tinggi di kalangan mereka yang percaya Kejaksaan mampu menuntaskan kasus mafia minyak goreng (Tabel 1).

Tabel 1: Kepuasan atas kinerja Presiden menurut penegakan hukum kasus migor.

Menariknya, survei terbaru juga menunjukkan semakin mendukung Presiden terhadap Kejaksaan Agung, kepuasan publik terhadap Presiden semakin meningkat (tabel 2). Meski demikian, bukan berarti ancaman penurunan approval rating hilang. Jika Kejaksaan Agung bermain-main dengan kasus mafia minyak goreng, keyakinan publik akan melorot dan kemudian berdampak negatif terhadap kepuasan terhadap Presiden. Jika kasus ini berjalan di tempat, publik akan memersepsi negara telah boleh kalah melawan mafia. Karena itu, Presiden harus mendukung penuh Kejaksaan untuk menindak tegas mereka yang bersalah.

Tabel 2: Kepuasan Presiden menurut komitmen dukungan Jokowi terhadap Kejaksaan.

Selain itu, langkah Presiden Jokowi mengawal langsung minyak goreng agar harganya lebih terjangkau perlu dilanjutkan. Peningkatan kepuasan pada survei terakhir juga didorong oleh perbaikan kinerja pemerintah dalam mengatasi ketersediaan minyak goreng. Mereka yang mengaku kesulitan mendapat minyak goreng secara konsisten menurun (tinggal 54% pada Mei ketimbang 84% pada awal April).

Meski mayoritas warga masih merasa harga minyak goreng kurang terjangkau (63%), tetapi proporsinya menurun jika dibandingkan dengan survei awal Mei. Saat itu ada 72% warga yang mengaku harga minyak goreng tidak terjangkau. Sementara itu, responden yang mengaku harga minyak goreng terjangkau menunjukkan tren meningkat dari 24,6% pada awal Mei menjadi 34% pada survei terbaru. Dengan demikian, langkah pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng mulai diapresiasi publik.

Tren peningkatan kepuasan publik bukan hanya ditemukan Indikator. Survei nasional LSI, pada Mei 2022 juga menemukan 67% responden puas terhadap kinerja Presiden. Tren positif ini perlu dijaga agar koalisi partai pemerintah solid hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada 2024 nanti. Jika approval turun, apalagi hingga di bawah ambang batas psikologis 50%, banyak partai koalisi akan menjaga jarak karena tidak ingin dianggap sebagai bagian dari pemerintahan yang tidak populer. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa inflasi tetap terjaga dan penegakan hukum kasus mafia migor bisa dituntaskan agar tren kepercayaan terhadap pemerintahan kembali tinggi seperti sediakala.

BERITA TERKAIT