24 January 2023, 11:49 WIB

Kosong Enam Tahun, Biden Kembali Tunjuk Utusan HAM untuk Korut


Cahya Mulyana |

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menunjuk seorang utusan untuk menekan Korea Utara (Korut) tentang hak asasi manusia (HAM). Keputusan ini mengakhiri jeda enam tahun yang mencakup seluruh era Biden kepresidenan Donald Trump.

Biden menominasikan posisi Julie Turner, seorang diplomat karir berbahasa Korea yang sekarang mengepalai bagian Asia dari biro HAM Departemen Luar Negeri AS. Namun Biden membutuhkan persetujuan dari Senat, di mana diperkirakan akan ada sedikit tentangan karena serangan Partai Republik.

Posisi tingkat duta besar telah diamanatkan oleh Kongres di bawah undang-undang tahun 2004 yang berusaha untuk menarik perhatian tidak hanya pada masalah keamanan tetapi juga masalah HAM di Korut. Posisi tersebut kosong sejak Januari 2017 ketika utusan di bawah Barack Obama, Robert King, mengundurkan diri di tengah transisi pemerintahan kepada Trump.

Sekretaris negara pertama Trump, Rex Tillerson, berusaha untuk menyingkirkan jabatan tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi gaya perusahaan untuk mengkonsolidasikan posisi utusan. Penggantinya, Mike Pompeo, tidak mengisi posisi itu karena Trump mengejar diplomasi langsung dengan pemimpin Korut Kim Jong Un.

Kedua pemimpin bertemu tiga kali, meredakan ketegangan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Biden, yang telah berjanji untuk menempatkan fokus baru pada hak asasi manusia, mengisi posisi tersebut lebih dari dua tahun dalam masa jabatan empat tahunnya.

Pemerintahannya telah mengusulkan diplomasi tingkat rendah dengan Korut, yang telah menolak tawaran tersebut dan melepaskan serangkaian roket termasuk uji coba rudal balistik antarbenua yang mungkin dapat menyerang daratan AS.

Departemen Luar Negeri dalam laporan global terakhirnya tentang hak asasi manusia menulis tentang pelanggaran yang meluas di Korut termasuk larangan ketat terhadap perbedaan pendapat, eksekusi publik dan kamp penahanan massal di mana para tahanan menjadi sasaran kerja paksa dan kelaparan.  (AFP/OL-12)

BERITA TERKAIT