MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di New York, Amerika Serikat. Agendanya membahas dukungan bagi pendidikan perempuan di Afghanistan serta pencalonan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Beberapa pihak yang ditemui Menlu Retno dalam kunjungan kerjanya di New York yaitu Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, Rina Amiri. Dalam pertemuan dibahas antara lain mengenai tindak lanjut International Conference on Afghan Women's Education (ICAWE).
Konperensi Internasional yang diselenggarakan pada 9 Desember 2022 di Bali ini menghasilkan komitmen politis dan dukungan konkret untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan.
Retno menyampaikan pentingnya menjajaki metode pendidikan alternatif seperti daring, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan informal, serta dialog antarpemuka agama negara Islam dengan Afghanistan.
Retno juga membahas isu itu saat bertemu dengan para Wakil Tetap negara-negara yang berpengaruh dalam isu Afghanistan di PBB. Negara tersebut antara lain Amerika Serikat (AS), Inggris, Rusia, dan Tiongkok. Juga sejumlah negara Islam seperti Pakistan dan Turki, serta negara donor yaitu Jerman dan Swiss.
"Selain membahas bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi pendidikan perempuan di Afghanistan, juga berbagi prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 yaitu perkembangan di Myanmar dan kawasan Indo-Pasifik," ungkap Retno dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat (20/1).
Baca juga: Taliban Larang Perempuan Afghanistan Kuliah
Secara terpisah, Retno juga bertemu dengan Wakil Direktur Eksekutif UNICEF. Tujuan pertemuan itu untuk memastikan masyarakat internasional terus memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi rakyat Afghanistan.
Sebelumnya, Retno bertemu Wakil Tetap Botswana, Burundi, dan Rwanda. Pertemuan membahas mengenai pencalonan Indonesia di Dewan HAM periode 2024-2026. Dalam pertemuan, Menlu Retno sampaikan kedekatan bilateral kedua negara dan track record Indonesia dalam isu HAM.
Menlu Retno harapkan dukungan dari semua negara tersebut dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada bulan Oktober tahun ini. (OL-5)
