02 December 2022, 14:44 WIB

Kemlu Belum Pastikan Kedatangan Duta LGBTI+


Cahya Mulyana |

KEMENTERIAN Luar Negeri RI (Kemlu) menanggapi rencana kunjungan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk memajukan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, dan Interseks (LGBTQI+) Jessica Stern ke Indonesia. Kedatangannya akan ditentukan oleh Keimigrasian sebagai pengawas pintu masuk negara.

"Tentunya kita masih konfirmasi apakah betul kunjungan itu akan dilakukan. Sementara, konfirmasi kunjungan tersebut bisa ditanyakan ke kedutaan AS apakah sudah confirm atau tidak," katanya saat memberikan keterangan resmi, di Kantor Kemenlu, Jakarta, Jumat (2/12).

Menurut dia, Kemlu belum dapat memberikan informasi mengenai kepastian kedatangan utusan AS tersebut. Kemudian Kemlu tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak kedatangannya karena berada di bawah Keimigrasian.

Kemudian kedatangan Jessica ke Indonesia untuk agenda pribadi yakni mengunjungi kawannya di Indonesia. "Karena selain mengunjungi teman tersebut ada baik atau eloknya digambari kita akan ketemu siapa sebagai tamu. Demikian kita menghormati dan memberikan penghargaan kepada teman kita yang akan kita kunjungi," ujarnya.

Kegiatan atau hadiah yang diberikan Jessica harus tetap menghormati budaya dan hukum Indonesia. Ia meyakni Jessica mengetahui budaya dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Baca juga: Biden Siap Berdialog dengan Putin

"Sebagai teman yang baik tentunya kita tidak akan membawa sesuatu yang tidak berkenan atau tidak disukai, tidak cocok dengan selera dari teman yang akan kita kunjungi," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah AS mengatakan bahwa Jessica akan melakukan perjalanan ke Vietnam, Filipina dan Indonesia. Di Indonesia Jessica akan menemui pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil pada 7 hingga 9 Desember.

"Itu untuk membahas hak asasi manusia, termasuk memajukan HAM bagi LGBTQI+," tulis keterangan AS.

Jessica ditunjuk langsung oleh Presiden Joe Biden untuk menempati jabatan tersebut pada Juni 2021. Dia akan mengawasi implementasi Memorandum Presiden 4 Februari 2021 tentang Memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ di Seluruh Dunia.(OL-4)

BERITA TERKAIT