PERDANA Menteri (PM) ke-10 Malaysia Anwar Ibrahim berencana untuk mengundang koalisi Perikatan Nasional (PN) yang merupakan saingan berat Pakatan Harapan (PH) dalam pemilihan umum. Dia akan mengajak PN bergabung dengan pemerintah persatuan yang dipimpinnya.
"Saya mengusulkan agar PN mempertimbangkan apakah mereka siap untuk mendukung pemerintah yang sekarang kuat dan stabil, untuk menegakkan dekrit Raja,” kata Anwar.
Anwar mengatakan hak mayoritas Melayu dan agama Islam di Malaysia akan dilindungi. Tetapi dia juga akan membela hak semua kelompok etnis lain dan semua wilayah Malaysia.
“Ini adalah pemerintah persatuan nasional. Semua dipersilakan dengan syarat bahwa Anda menerima aturan dasar pemerintahan yang baik, tidak ada korupsi, dan Malaysia untuk semua warga Malaysia,” tegasnya.
Konferensi pers diadakan di sebuah klub golf di Sungai Long dekat kota Kajang di negara bagian Selangor, di pinggir ibu kota Kuala Lumpur.
Sebelumnya pada Kamis, pemimpin PN Muhyiddin Yassin meminta Anwar untuk membuktikan mayoritas parlemennya. Jumlah tersebut harus memiliki 112 kursi yang dibutuhkan untuk menguasai 222 parlemen.
Muhyiddin menolak bergabung dengan pemerintah persatuan. Namun Anwar mengatakan akan menyerukan mosi percaya untuk menunjukkan mayoritasnya pada hari pertama sidang parlemen, pada 19 Desember. “Jadi kekhawatiran legitimasi tidak akan muncul,” ujarnya.
Terlepas dari koalisi PH-nya, yang memiliki 82 kursi, Anwar mengatakan anggota pemerintah persatuannya adalah Barisan Nasional, dengan 30 kursi, dan Gabungan Parti Sarawak, dengan 23 kursi. Ini akan menghasilkan total 135 kursi.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Faris Al-Fadhat mengatakan proyeksi hubungan Indonesia-Malaysia di bawah PM Malaysia yang baru, Anwar Ibrahim, akan jauh lebih baik.
Ia mengatakan hubungan kedua negara tidak bisa disandarkan pada satu orang saja, mengingat kompleksitas persoalan kedua negara tetangga baik di bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Namun Anwar akan sangat mudah membangun komunikasi yang strategis dan terbuka dengan pemimpin Indonesia.
"Hal ini dapat ditelurusuri dari kekaguman Anwar terhadap demokrasi Indonesia, baik keterbukaan media massa, gerakan sosial, hingga tokoh-tokoh politik di Indonesia yang banyak memberikan inspirasi bagi pergerakan reformasi Malaysia," paparnya.
Begitu juga, kata dia, banyak tokoh di negeri ini, jurnalis, hingga aktivitas, yang memiliki kedekatan dengan Anwar karena memandangnya sebagai salah satu simbol keterbukaan dan kebebasan politik Malaysia dalam beberapa tahun terakhir.
Mengenai kekuatan politik, Faris menambahkan landasan konstitusi Anwar Ibrahim sebagai PM yakni mandat yang sah dari Raja Abdullah. Hal ini mengacu pada Undang-udang Federal Malaysia Pasal 40(2)(a) dan Pasal 43(2)(a), di mana Raja memiliki orotitas hukum dalam mengangap PM berdasarkan hasil pemilihan umum.
Sehingga secara juridis, mandat yang dimiliki oleh Anwar sangat kuat. Selain itu, koalisi Pakatan Harapan juga mendapatkan suara terbanyak dengan 82 kursi di parkemen berdasarkan hasil pemilu. Unggul dari suara koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin dengan 73 kursi.
"Meskipun koalisi Anwar belum dapat membentuk pemerintahan sendiri, namun melalui dukungan UMNO atas upaya Raja dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baru, Anwar memiliki kekuatan politik yang cukup," terangnya.
Jika ingin membandingkan, kata dia, kepercayaan diri dan mandat Anwar sebagai PM jauh lebih baik ketimbang Muhyiddin. Pasalnya Anwar memiliki dua keunggulan daripada Muhyiddin. Pertama karena koalisi partainya meraih kursi paling banyak di parlemen.
"Kedua gestur politik yang ditunjukkan Anwar mampu memikat kepercayaan dari partai di luar koalisi yaitu UMNO," ungkapnya.
Faris memberi apresiasi tinggi kepada Anwar yang sangat gigih dalam kontestasi politik Malaysia. Setelah tiga kali upayanya bersaing menjadi PM gagal, keberhasilan kali ini patut mendapatkan apresiasi. Naiknya Anwar sebagai PM memang tidak lazim, seperti PM terdahulu.
"Kali ini peran Raja Malaysia cukup penting dalam mendorong terbetuknya pemerintahan koalisi setelah bebapa hari deadlock. Semakin lama ketidak adanya kepastian pemerintahan, maka semakin tidak baik bagi kohesi sosial dan aktivitas ekonomi negeri jiran ini," ujarnya.
Masa depan pemerintahan era Anwar sulit diprediksi. Banyak pihak yang mungkin cukup mudah untuk menilai bahwa pemerintahan ini akan rapuh. Proses deadlock berhari-hari ini menjadi indikasinya.
"Namun saya memiliki pandangan yang berbeda. Anwar memiliki peluang membentuk pemerintahan yang kuat, paling tidak hingga periode pemilu yang akan datang. Meskipun akan tetap ada kontestasi politik di dalam koalisi sendiri, namun pemerintahan Nawar dapat bertahan hingga akhir periode," tuturnya.
Hal ini didasari pada dua faktor, kata dia. Pertama, koalisi pemerintahan tahun ini justru lebih stabil dibandingkan koalisi pemerintahan hasil pemilu sebelumnya di tahun 2018. Meskipun koalisi Anwar didukung secara minor oleh politisi UMNO, yang justru sebelumnya adalah partai yang berseberangan, namun koalisi ini merupakan hasil negosiasi yang didukung oleh Raja.
Kedua, posisi Anwar jauh lebih kuat karena tidak adanya gangguan di dalam koalisi seperti figur Mahathir Mohamad di tahun 2018 yang dapat mengubah konstelasi politik. Selain itu, perubahan dukungan UMNO di tengah jalan terhadap koalisi Anwar juga kecil terjadi, mengingat posisi UMNO dalam pemilu 2022 ini yang tergerus.
"Posisi UMNO yang sangat lemah membuatnya tidak akan mengambil resiko besar melalui perubahan koalisi, terlebih UMNO berupaya untuk mengembalikan citra politiknya akibat skandal politik yang menimpanya beberapa tahun terakhir," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Anwar Ibrahim: Saya Siap Memikul Tanggung Jawab Berat Ini
