07 July 2022, 11:06 WIB

AS Umumkan Sanksi Baru untuk Iran


Cahya Mulyana |

Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan babak baru sanksi terhadap Iran. Mereka melarang perusahaan swasta maupun milik Teheran menjual minyak dan produk turunannya seperti petrokimia ke Asia Timur.

"AS berkomitmen untuk mencapai kesepakatan dengan Iran yang mencari pengembalian timbal balik untuk mematuhi Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Kami akan terus menggunakan semua otoritas kami untuk menegakkan sanksi atas penjualan minyak bumi dan petrokimia Iran,” kata Sekretaris Departemen Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson.

Menurut dia sanksi itu dibuat karena terdapat aktivitas bisnis dari individu maupun perusahaan yang berbasis di Iran, Uni Emirat Arab dan Hong Kong yang membantu pengiriman dan penjualan produk minyak dan petrokimia Iran ke Asia Timur. Nilai perdagangannya mencapai ratusan juta dolar.

"Sanksi tersebut akan membekukan aset perusahaan tersebut di AS, memutuskan mereka dari sistem keuangan dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka," paparnya.

Departemen Luar Negeri AS juga mengeluarkan sanksi terhadap perusahaan Iran yang berbasis di Vietnam, dan Singapura. “Iran-lah yang, hingga saat ini, gagal menunjukkan komitmen serupa ke jalan itu. Tanpa perubahan arah dari Iran, kami akan terus menggunakan otoritas sanksi kami untuk menargetkan ekspor minyak bumi, produk minyak bumi, dan produk petrokimia dari Iran," jelasnya.

Beberapa putaran pembicaraan di Wina untuk menyepakati JCPOA, yang dimulai pada April 2021 telah gagal. Teheran menyalahkan Washington yang enggan mencabut sanksi.

“Kesepakatan hanya dimungkinkan berdasarkan saling pengertian dan kepentingan,” tulis Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian di Twitter pada hari Selasa setelah panggilan telepon dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

“Kami tetap siap untuk merundingkan kesepakatan. AS harus memutuskan apakah menginginkan kesepakatan atau bersikeras untuk tetap pada tuntutan sepihaknya dengan sejumlah sanksinya," tutupnya. (Aljazeera/OL-12)

BERITA TERKAIT