19 June 2022, 09:00 WIB

Angka Kasus Covid Harian di Beijing Turun Menjadi Satu Digit


Fetry Wuryasti |

BEIJING mencatat total sembilan kasus Covid-19 untuk hari Jumat (17/6), semuanya terkait dengan klaster kegiatan di bar, yang menjadi pusat penularan baru-baru ini. Ini menandai pertama kalinya jumlah kasus yang dikonfirmasi turun menjadi satu digit sejak wabah terbaru menyerang Beijing pekan lalu.

Jumlah harian kasus COVID-19 baru di Beijing telah menurun selama empat hari berturut-turut, dan kota itu melaporkan tidak ada kasus lokal di masyarakat selama tiga hari berturut-turut, kata Xu Hejian, juru bicara Pemerintah Kota Beijing, dalam siaran pers, Sabtu (18/6).

"Beijing telah bertahan dari tantangan dan ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 10 hari terakhir sejak 9 Juni," kata Xu.

Satu kasus lokal tanpa gejala dilaporkan pada Sabtu, pada pukul 15.00 waktu setempat. Kota itu telah melaporkan total 369 kasus pada 9 Juni hingga 18 Juni pukul 15.00 waktu setempat, menurut Liu Xiaofeng, wakil kepala pusat pencegahan dan pengendalian penyakit kota Beijing.

Sejak wabah merebak di klaster bar, Beijing telah melakukan skrining menyeluruh terhadap tempat-tempat umum, terutama tempat hiburan dan restoran di distrik Chaoyang, tempat bar tersebut berada.

Sinergi Kebijakan

Pemerintah Tiongkok mempercepat implementasi serangkaian kebijakan pro-pertumbuhan, untuk menjaga kinerja ekonomi dalam kisaran yang wajar pada kuartal II-2022.

Langkah itu dilakukan beriringan dengan dilanjutkannya upaya nihil Covid-19 yang dinamis agar tidak mengakibatkan nihil ekonomi. Sinergi kebijakan pro pertumbuhan dan upaya nihil Covid-19 dinamis ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi negara.

Meng Wei, juru bicara Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), mengatakan ekonomi Tiongkok berada pada titik kritis, yang akan menentukan tren kinerja ekonomi setahun penuh di tahun 2022.

"NDRC akan menerapkan paket langkah kebijakan stimulus dan mengedepankan kebijakan makro, untuk membawa ekonomi negara kembali ke jalur normal," kata Meng, Kamis (16/6), dilansir dari Xinhua.

Mereka akan memperluas permintaan yang efektif, memastikan keamanan dan stabilitas pangan dan harga komoditas, energi, industri dan rantai pasokan, serta mempromosikan dimulainya kembali aktivitas kerja dan produksi. Untuk mencapai tujuan, Dewan Negara Tiongkok baru-baru ini meluncurkan 33 langkah inisiatif yang mencakup kebijakan fiskal, keuangan, investasi, konsumsi, dan industri.

Percepatan industri dan produksi secara bertahap sejak Mei lalu telah membuahkan hasil. Biro Statistik Nasional Tiongkok mengatakan output industri bernilai tambah Tiongkok naik 0,7 persen (yoy) pada Mei, dibandingkan dengan penurunan 2,9 persen pada April.

NDRC juga menyetujui 121 miliar yuan (setara US$ 18 miliar atau Rp266,78 triliun) investasi dalam 10 proyek aset tetap, terutama untuk sektor transportasi dan pemeliharaan air. Mereka juga mendorong partisipasi swasta dalam proyek nasional besar, memacu konsumsi barang bernilai tinggi dan meningkatkan dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Ke depan Tiongkok diharapkan mampu memenuhi target inflasi konsumen sekitar 3 persen untuk tahun 2022.

Diharapkan ekonomi Tiongkok melanjutkan kebangkitan pada dengan stimulus kebijakan yang lebih kuat. Yin Yue, analis ekonomi makro di Hongta Securities Shanghai, mengatakan investasi di bidang manufaktur dan infrastruktur akan sangat penting untuk menstabilkan pertumbuhan tahun ini.

Tiongkok juga harus berjuang melawan pandemi dengan ketat, meski negara barat mengkritik kebijakan nihil Covid dinamis karena sifat sporadis virus varian Omikron, dan tingginya biaya sosial dan ekonomi. Beban tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa seperlima dari populasi Tiongkok berusia 60 tahun ke atas.

Ada kesalahpahaman umum di negara Barat bahwa pendekatan nihil Covid dinamis ditujukan untuk mencapai nol infeksi penularan. Padahal kebijakan ini bukan ditujukan untuk mewujudkan nol infeksi, melainkan mengendalikan penularan dengan biaya sosial minimum dalam waktu sesingkat mungkin. Sehingga secara efektif melindungi kesehatan, kehidupan normal, dan produktif rakyat Tiongkok.

Kebijakan nihil dinamis atau kliring dinamis yang dilakukan Tiongkok, berupa kontrol ketat strategi menahan penularan pandemi. Di satu sisi memang membuat warga tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu. Tetapi cara ini terbukti menyelamatkan nyawa dan mencegah potensi penularan yang mematikan.

Kebalikan dari kebijakan kliring dinamis adalah pendekatan hidup berdampingan dengan Covid-19, yang populer di negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan individu seperti hak untuk bepergian, daripada kebaikan untuk bersama. Namun fakta menunjukan beberapa dari mereka yang terinfeksi akan menderita konsekuensi long Covid-19, bahkan meninggal karena tertular.

Liang Wannian, ahli epidemiologi kepala panel ahli respons Covid-19 di bawah Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, menjelaskan pada awal tahun ini, bahwa strategi nol-Covid dinamis berarti tidak membiarkan pandemi berputar di luar kendali, tetapi secara aktif mengendalikannya.

Pendekatan nihil Covid dinamis, dipilih Tiongkok untuk melindungi kehidupan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, relaksasi pengendalian dan pencegahan epidemi tidak cocok untuk negara terpadat di dunia ini, dengan 267 juta orang lansia 60 tahun ke atas dan 260 juta orang dengan kondisi kesehatan yang beragam.

Selain itu, pembangunan regional yang tidak seimbang serta sumber daya medis yang tidak mencukupi, membuat potensi penularan akan semakin besar dan parah dengan tingkat kematian yang tinggi, bila langkah pengendalian virus dilonggarkan sebelum waktunya.

Jika Tiongkok melepas kebijakan nihil Covid dinamis saat ini, maka akan berpotensi akan terjadi lebih dari 1,5 juta kematian Covid-19, kata sebuah studi yang diterbitkan dalam Nature Medicine.

"Jika kita tidak tegas tentang kebijakan nol-Covid yang dinamis, Tiongkok mungkin melewatkan waktu terbaik untuk menahan kebangkitan kasus, yang dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dan konsekuensi yang tak tertahankan," kata Liang Wannian. (OL-13)

Baca Juga: Ketua Komisi I DPR Dukung Langkah Kemenlu RI Kecam Politisi BJP India

BERITA TERKAIT