LIBANON harus memblokade Israel dari mengekstraksi gas dari ladang lepas pantai yang disengketakan. Kepala Hizbullah Hassan Nasrallah, Kamis (9/6), memperingatkan itu terkait perusahaan eksplorasi hidrokarbon yang disewa oleh Israel untuk.
"Tujuan langsungnya mencegah musuh mengekstraksi minyak dan gas dari ladang gas Karish," yang sebagian diklaim oleh Libanon, kata Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi. Hizbullah tidak akan, "Berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa dalam menghadapi penjarahan (Israel) atas kekayaan alam Libanon yang merupakan satu-satunya harapan untuk keselamatan rakyat Libanon."
Pernyataan Nasrallah merupakan yang pertama sejak kapal produksi gas yang dioperasikan oleh Energean Plc yang terdaftar di London tiba di ladang gas Karish pada Minggu (5/6). Dia mengatakan ekstraksi harus dihentikan sambil menunggu penyelesaian negosiasi perbatasan laut antara Libanon dan Israel dan memperingatkan Energean agar tidak melanjutkan aktivitasnya.
Perusahaan, "Harus segera menarik kapalnya dan menghindari terlibat dalam agresi dan provokasi terhadap Libanon," kata kepala gerakan Syiah yang didukung Iran. Ia menambahkan bahwa Energean harus memikul tanggung jawab penuh atas keterlibatannya.
Menyusul kedatangan kapal itu, pihak berwenang Libanon pada Senin (6/6) menyerukan utusan AS Amos Hochstein untuk mengunjungi Beirut guna meluncurkan kembali negosiasi perbatasan maritim. Ketua parlemen Nabih Berri mengatakan Hochstein akan tiba dalam beberapa hari mendatang tetapi belum ada konfirmasi resmi dari Washington.
Pada Kamis, Presiden Michel Aoun mengatakan bahwa Libanon akan meminta Hochstein untuk melanjutkan upaya untuk meluncurkan kembali negosiasi tidak langsung dengan Israel. Libanon menginginkan kesepakatan yang akan memungkinkannya untuk, "Berinvestasi dalam sumber daya minyak dan gas lepas pantai dan menjaga keamanan dan stabilitas di daerah perbatasan," kata Aoun dalam pernyataan.
Baca juga: Israel Serang Posisi Hizbullah di Damaskus Selatan, Warga Terluka
Komentarnya muncul sehari setelah Israel menyatakan kembali pandangannya bahwa Karish, "Merupakan aset strategis negara Israel," dan menekankan siap mempertahankan wilayah tersebut. Libanon dan Israel terakhir berperang pada 2006 dan tidak memiliki hubungan diplomatik serta dipisahkan oleh perbatasan yang dijaga oleh PBB.
Mereka telah melanjutkan negosiasi perbatasan maritim mereka pada 2020 tetapi prosesnya terhenti oleh klaim Beirut bahwa peta yang digunakan oleh PBB dalam pembicaraan perlu dimodifikasi. Libanon awalnya menuntut 860 kilometer persegi wilayah di wilayah laut yang disengketakan tetapi kemudian meminta tambahan 1.430 kilometer persegi, termasuk bagian dari Karish. (AFP/OL-14)
